Sejumlah Lembaga Diminta Tingkatkan Koordinasi Pencegahan TKI Ilegal dan Human Trafficking
Hal itu karena saat ini permintaan terhadap jasa TKI sangat tinggi di sejumlah negara di Asia dan Timur Tengah.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maraknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan perdagangan orang, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta sejumlah lembaga terkait untuk melakukan peningkatan koordinasi pencegahan.
Hal itu karena saat ini permintaan terhadap jasa TKI sangat tinggi di sejumlah negara di Asia dan Timur Tengah.
Bamsoet menyampaikan permintaan tersebur kepada Kemnaker agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Migrant Care, serta lembaga terkait lainnya.
"Untuk meningkatkan koordinasi dalam mencegah terjadinya TKI ilegal dan perdagangan orang (human trafficking)," ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/4/2018).
Mantan Ketua Komisi III itu pun secara tegas mengimbau kepada masyarakat yang berencana menjadi TKI, untuk mengikuti prosedur dari agen resmi.
"Mengimbau masyarakat untuk mengikuti ketentuan dan prosedur TKI hanya dari agen resmi," tegas Bamsoet.
Lebih lanjut politisi Golkar itu menekankan imbauannya agar mereka yang ingin bekerja sebagai TKI tidak terpengaruh iming-iming fasilitas dan gaji besar.
Maka dari itu, ia menilai para calon TKI perlu diberikan pemahaman mengenai tata cara yang benar sebelum memilih agen yang aka menyalurkn mereka ke negara tujuan.
"(Agar) tidak mudah terpengaruh dengan ajakan menjadi TKI di luar negeri, walaupun diiming-imingi dengan fasilitas dan gaji yang besar," kata Bamsoet.
