Antisipasi Bonus Demografi, Pemerintah Fokus Bangun SDM
"Tahun 2018 pemerintah mengubah sedikit haluan, dimana berpindah ke pembangunan SDM, tapi bukan berarti pembangunan infrastruktur berhenti," katanya
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Pembangunan SDM juga harus dilakukan di kawasan-kawasan pedesaan.
Hal itu sesuai dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan, pembangunan SDM menjadi suatu yang tidak boleh terlupakan oleh pemerintah, ditengah masifnya pembangunan infrastruktur. Termasuk peningkatan SDM di kawasan "pinggiran".
Setidaknya, ada tiga hal yang menjadi poin untuk mengenjot pembangunan SDM, yakni kognitif yang berkaitan dengan pendidikan, afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan.
"Ketiga hal ini harus tersentuh. Karena kalau hanya satu saja, maka pembangunan SDM tidak akan maksimal," katanya.
Menurutnya, salah satu hal dapat ditekankan untuk membangun SDM kawasan pedesaan adalah melalui pengembangan keterampilan untuk meningkatkan hasil produk lokal.
Jika hal itu dilakukan, maka kesejahteraan dan perekonomian akan meningkat.
"Yang dapat dilakukan untuk membangun SDM itu misalnya menciptakan peluang usaha, memberikan keterampilan untuk mengelola usaha di pedesaan, serta membekali dengan kemampuan IT, karena saat ini persaingannya sudah semakin luas," tutur Jangkung.
Tentunya, peran pemerintah dan stakeholder terkait dalam meningkatkan SDM dalam hal keterampilan juga sangat diharapkan.
Sementara Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dilakukan pemerintah sejak awal.
Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang begitu besar untuk biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya.
“Biaya pendidikan itu 400 triliun lebih setahun, biaya kesehatan 100 triliun lebih setahun itu disediakan. Tapi, masalahnya tidak diberitakan seheboh infrastuktur,” kata Johnny.
Untuk program pendidikan, dia mencontohnya pemerintah yang mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Ada 19 juta siswa setiap tahun diberikan beasiswa melalui Indonesia Pintar. Belum lagi, ada 190 juta peserta BPJS yang dibiyai oleh pemerintah," katanya.
