Tribun

UU MD3

Lanjutan Sidang Uji Materi, PSI Hadirkan Keluarga Korban UU MD3

Frederik adalah tukang ojek yang tewas setelah bertabrakan dengan mobil anggota DPRD Maluku Tengah, Jimy G Sitanala.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Lanjutan Sidang Uji Materi, PSI Hadirkan Keluarga Korban UU MD3
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani (kiri) mewakili pihak termohon menghadiri lanjutan sidang perkara pengujian UU MD3 dengan objek pelaksanaan hak angket kepada KPK di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9/2017). Sidang lanjutan tersebut beragendakan mendengarkan saksi ahli dari pemohon yang berupa mendengarkan keterangan Bambang Widjojanto tentang pengawasan, proses penanganan perkara, dan pelemahan yang terjadi di KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang uji materi Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) akan dilanjutkan kembali pada Kamis (3/5/2018).

Ada seorang saksi penting yang dihadirkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saksi itu adalah keluarga Frederik Radjawane.

Frederik adalah tukang ojek yang tewas setelah bertabrakan dengan mobil anggota DPRD Maluku Tengah, Jimy G Sitanala.

Namun hingga kini, Jimy G Sitanala belum juga diperiksa polisi.

“Alasannya, polisi mengaku terbentur UU MD3,” kata Kamaruddin, Koordinator Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (Jangkar Solidaritas) yang mewakili PSI.

Baca: Argumen DPR dan Pemerintah soal Revisi UU MD3 Lemah, PSI Yakin Menang

Kepolisian menyatakan belum mengirimkan surat meminta izin untuk pemeriksaan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Karena itu, Jimy yang merupakan anggota Fraksi PDIP belum juga diperiksa.

“Kasus ini menjadi bukti bahwa Revisi UU MD3 memang nyata bermasalah. Buktinya, anggota DPRD bersangkutan sulit sekali untuk diperiksa,” lanjut Kamaruddin yang juga caleg PSI tersebut.

Selain saksi di atas, PSI juga akan menghadirkan Ahli, yaitu Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dan pendiri Sekolah Hukum Jentera.

Bivitri akan membedah pasal-pasal dalam Revisi UU MD3 yang bermasalah.

Baca: Revisi UU MD3 Sudah Melalui Berbagai Pertimbangan

PSI menyoal tiga pasal. Yaitu, Pasal 73 Ayat 3 dan 4 a dan c, kemudian Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245. Pasal 73 mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang.

Wiki Terkait

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas