Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Strategi Golkar Cegah Kader Korupsi Harus Diapresiasi

Sebelumnya, Majelis Etik Golkar merumuskan aturan kode etik yang di dalamnya mengantisipasi praktik korupsi oleh kader Golkar

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Strategi Golkar Cegah Kader Korupsi Harus Diapresiasi
Wahyu Aji/Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo bersama Airlangga Hartarto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Partai Golkar merumuskan aturan kode etik untuk mencegah kader melakukan korupsi (antikorupsi) melalui Majelis Etik Golkar harus diapresiasi.

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, hal ini dilakukan sebagai inisiatif partai berlambang pohon beringin dibawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, merubah citra partai menjadi positif.

"Tapi lebih dari itu, ini menunjukan niat dan inisiatif untuk membangun citra positif dewan. Selama ini image DPR buruk. Tindakan ini saya pikir salah satu cara yang harus diikuti tindakan lain. Artinya awal yang baik," kata Airlangga saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (10/5/2018).

Menurutnya, apa yang dilakukan Partai Golkar patut ditiru partai politik lain.

Sebelumnya, Majelis Etik Golkar merumuskan aturan kode etik yang di dalamnya mengantisipasi praktik korupsi oleh kader Golkar.

Sejumlah poin dalam kode etik itu antara lain masa jabatan anggota dewan dari Golkar maksimal empat periode untuk menciptakan regenerasi, kader yang terindikasi korupsi dapat langsung diberikan sanksi oleh DPP tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang inkracht, serta sejumlah strategi untuk mengantisipasi timbulnya dinasti politik di kalangan kepala daerah Golkar yang dapat berujung pada tindak korupsi.

Selain itu, Fraksi Golkar di DPR RI juga telah menindaklanjuti rumusan kode etik yang dibuat Majelis Etik Golkar tersebut, dengan menerbitkan surat penegasan larangan korupsi bagi seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPR.

Berita Rekomendasi

Meski demikian, Airlangga mengakui, harus ada langkah tegas lanjutan yang kongkret.

"Artinya itu sebagai inisiatif awal. Memang harus lebih kongkret, misalkan sanksi berupa apa? Terutama Mahkamah Etik yang harus memantau kelanjutan komitmen ini," katanya.

Dirinya berpesan supaya Anggota DPR khususnya dari Partai Golkar menjalankan perintah yang sudah dikeluarkan dengan sungguh-sungguh.

"Harus direspon positif. Itu menunjukan keinginan elite memperbaiki wibawa partai," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas