Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut berkomentar dengan langkah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang merilis 200 nama penceramah yang dianggap moderat.

Menurut Fahri, langkah tersebut merupakan bagian dari kegagalan memahami demokrasi.

"Jangan kontrol pikiran orang, jangan mensertifikasi," ujar Fahri di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, (20/5/2018).

Baca: Anwar Ibrahim Bertandang ke Kediaman Wapres JK

Menurutnya sertifikasi ulama bukan merupakan tugas pemerintah melainkan tugas lembaga pendidikan atau dalam hal ini majelis ulama.‎

Sebaiknya sertifikasi tersebut diserahkan kepada lembaga yang berkomperten.

"Ada serikat asosiasinya jangan negara mau mengontrol pikiran orang. kebebasan berserikat berkumpul menyampaikan pendapat baik secara lisan," katanya.

Menurutnya pemerintah sebaiknya fokus pada pembangunan manusia dan infrastruktur. Pemerinta fokus agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya.

"Suruh kenyang rakyat, suruh orang berpendidikan supaya orang makin cerdas, makin rasional dan ilmiah sehingga pemikiran radikal dan yang tidak cerdas makin pintar. itu tugas pemerintah. ngapain dia pikir ngatur-ngatur si ini boleh ceramah si itu engga boleh cerama‎h," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa langkah kementeriannya merilis 200 nama penceramah yang diaanggap moderat merupakan permintaan dari masyarakat, terutama yang berasal dari mushola atau majelis taklim yang beradi di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN.

Ke 200 nama tersebut merupakan hasil konsultasi dengan tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan.