TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, tanpa adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi anggota Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) sekalipun mereka tetap akan mengabdi Negara.

“Teman-teman yang ada di Dewan BPIP itu udah selesai urusan logistik dan ekonomi artinya tanpa diuangkan sekalipun loyalitas dan integritasnya untuk mengadi kepada negara tetep teman-teman lakukan, siapa yang berani meragukan integritas Megawati, Mahmud MD, dan tokoh lainya?” ujar Adi di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Adi yang juga pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menyampaikan, BPIP harus dilihat konteksnya bahwa semua yang ada disana adalah bertugas untuk mengabdi kepada Negara.

Karena sifatnya pengabdian terhadap negara, maka sebenarnya tidak bisa diuangkan dan bisa melampaui batas apapun.

“Yang paling penting adalah kesediaan Bu Megawati, Mahmud MD dan lain lain itu mengabdi pada Negara, itu sudah menjadi hal yang luar biasa, seusia mereka yang sudah senior tapi mau mengabdikan dirinya untuk negara untuk melakukan pemurnian ideologi pancasila,” ujarnya.

Lanjut Adi, jangan karena persoalan nominal yang tidak terlampau penting itu BPIP kemudian di Bully, padahal posisinya cukup strategis dan penting. Apa lagi saat ini muncul kelompok-kelompok radikal yang ingin menggantikan posisi Pancasila.

Menurut Adi Negara sudah seharusnya memberikan apresiasi yang jauh lebih besar dari pada nominal itu.

“Coba bayangkan orang seperti Megawati bersedia meluangkan waktunya untuk mengadi pada negara ini suatu luar biasa,” ujarnya.

Namun karena memasuki tahun politik gaji yang sekian ratus juta itu menjadi jualan untuk menyerang pemerintah. Adi berpendapat, hal semacam itu tidak sehat, sampai kapan kita akan berkelahi tanpa ujung.

“Yang perlu diblow up media di BPIP bahwa selama setahun penuh mereka tidak pernah dibayar. Ini harus dijadikan semangat bahwa BPIP awal bekerja memang lillahitaala bukan untuk yang lain, mengabdi pada negara," katanya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko menganggap keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila saat ini sangat diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme yang merongrong bangsa.

"BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa badan itu (BPIP) itu sangat diperlukan. Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab," ungkap Moeldoko di sela-sela panen kopi di Gunung Puntang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Selasa, 29 Mei 2018.

Moeldoko menjelaskan, strategisnya BPIP ini karena lembaga ini dipandang mampu melakukan pengarustamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi. Bahkan, dikatakan dia, pihaknya pun sempat membicarakan upaya pengarustamaan Pancasila ini dengan baik melalui media.

"Saya beberapa kali rapat dengan tim BPIP untuk mengarustamakan ini agar lancar. Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik. Justru saya selaku Kepala Staf Kepresidenan, berusaha beberapa kali pertemuan dengan Pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarustamakan Pancasila ini," kata mantan Panglima TNI itu.