TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, meminta Persaudaraan Alumni 212 tidak dipakai sebagai alat untuk politik praktis.

"Saya tidak mau Persaudaraan 212 dipakai sebagai alat politik praktis. Kalau teman-teman mau berpolitik kenapa tidak masuk partai," ujar Ali, ditemui di DPD I Partai Golkar DKI, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 4, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).

Dia menjelaskan, Persaudaraan Alumni 212 adalah organisasi yang secara emosional terikat untuk semua orang di republik ini, lebih utama orang-orang yang datang saat aksi 2 Desember 2016.

Sehingga, kata dia, apabila Persaudaraan Alumni 212 dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk mencalonkan seseorang di Pemilihan Presiden itu tidak tepat.

"Kalau mencalonkan orang, memang Persaudaraan Alumni 212 itu partai politik. Kalau Presidium dipakai untuk kepentingan politik praktis, sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia saya sedih," kata dia.

Untuk itu, dia menyarankan, supaya tokoh-tokoh yang selama ini memanfaatkan Persaudaraan Alumni 212 lebih baik menggunakan partai politik yang ada sebagai kendaraan untuk menuju kekuasaan.

"Saya cuma bilang dan menyarankan, pak Amien (Amien Rais,-red) punya Partai Amanat Nasional. Disalurkan kembali ke PAN punya Amien Rais, yang mau masuk Gerindra masuk Gerindra, yang mau masuk Partai Bulan Bintang, partai lain silakan," tambahnya.

Sebelumnya, hasil Rakornas Persaudaraan Alumni 212 ingin mengusung Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab sebagai bakal capres di Pemilihan Presiden 2019.