Atasi Radikalisme di Kampus, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fungsi Pembinaan
Hal ini menyusul data yang diungkap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang 7 PTN yang terpapar paham radikalisme.
Editor: Content Writer
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan, pihaknya mendukung pemerintah melalui kampus masing-masing, untuk mengedepankan dan meningkatkan aspek pembinaan terhadap dosen, mahasiswa maupun pegawai yang terpapar ideologi radikalisme.
Hal ini menyusul data yang diungkap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar paham radikalisme, baru-baru ini. Tujuh PTN itu tersebar di beberapa provinsi di Pulau Jawa.
“Saya pikir aspek pembinaan perlu dikedepankan dalam menyikapi ini, sehingga ada proses dialog, proses komunikasi hingga proses penyadaran dari pemerintah kepada mereka yang dinilai terkena paham tersebut,” kata Sutan, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (4/6/2018).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, jangan sampai tindakan yang diambil pemerintah justru menimbulkan gejolak di kampus, dan memberi teror baru di dunia pendidikan Indonesia.
Selain itu, ia juga meminta ada indikator yang bisa dijadikan acuan dalam menilai ideologi radikal di kampus, jangan hal ini menjadi pintu masuk pengekangan gerakan dakwah di kalangan mahasiswa dan kampus. Ia berkomitmen, DPR ingin melindungi dunia kampus dari labelisasi radikal yang dangkal serta tendensius terhadap gerakan dakwah.
“Kita mengharapkan ada penjelasan tentang indikator yang dipakai pemerintah untuk melabeli aksi suatu personal atau komunitas yang telah terpapar ideologi radikal. Jangan karena pakaian seperti cadar dan jilbab ataupun jenggot, mahasiswa dituduh radikal. Karena yang namanya ideologi itu ada dalam pemikiran, bukan pada tindakan dan tata cara berpenampilan,” tegasnya.
Di sisi lain, politisi dapil Jambi itu meminta pemerintah perlu meluruskan informasi atau data 7 PTN tersebut, karena Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) sendiri mengatakan informasi yang disampaikan BNPT merupakan data lama yang telah disikapi oleh institusi kampus secara persuasif.
Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Hamli mengatakan hampir semua PTN sudah terpapar paham radikalisme. “PTN itu menurut saya sudah hampir kena semua (paham radikalisme), dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi,” kata Hamli di Jakarta, Jumat (25/5/2018).
BNPT membeberkan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal.(*)