TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Tawaran posisi menteri dinilai tidak mampu memikat Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung dalam koalisi keumatan.

Hal itu disampaikan Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Senin (4/6/2018).

Menurut Hendri Satrio, baik Demokrat maupun PKB lebih mengincar benefit yang lebih tinggi dari sekedar kursi Menteri untuk bergabung mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Baca: Usai Pertemuan Amien Rais dan Prabowo di Mekkah, Gerindra-PAN Diprediksi Tinggalkan PKS

Posisi pendamping Prabowo, sebagai Wakil Presiden menjadi incaran paling dicari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dalam berkoalisi di Pilpres 2019.

"Demokrat dan PKB pastinya menginginkan benefit yang lebih tinggi dari itu. Minimal wakil presiden," ujar pendiri lembaga kajian dan survei KedaiKopi (Kelompok Diskusi dan Opini Publik) itu.

Karena itu, ia masih belum yakin tawaran Gerindra kepada Demokrat dan PKB akan gayung bersambut.

"Fenomena keinginan menjadi Wakil Presiden ini akan memperlambat mereka (PKB dan Demokrat) bergabung ke dalam koalisi keummatan," jelasnya.

"Jadi Menteri saja tidak cukup untuk mereka kelihatannya," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan koalisi keummatan yang ditawarkan Imam Besar FPI Rizieq Sihab cukup bagus.

Gagasan tersebut menurut Fadli sebenarnya sudah lama dibangun, salah satunya saat Pilkada DKI 2017 lalu.

"Ya saya kira itu gagasan yang bagus koalisi keummatan dan kerakyatan sekaligus, jadi memang ada persamaan aspirasi pada waktu pilkada DKI dan juga beberapa pilkada yang lain di tanah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah terutama dan juga Sumatera Utara jadi ini bagian yang menurut saya sudah prosesnya itu bukan baru tapi sudah lama," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/6/2018).

Baca: Ditanya soal Pengadaan Tong Sampah, Gubernur Anies: Diramein Sekalian, Digedein Sekalian

‎Menurut Fadli saat ini Gerindra semakin solid dengan PAN dan PKS.

Meskipun demikian, Gerindra, akan menjajaki komunikasi dengan PKB dan Demokrat untuk masuk ke dalam koalisi.

Fadli yakin komunikasi dengan Demokrat dan PKB akan berjalan ke arah positif. Salah satunya dengan menawarkan jatah menteri kepada ke dua partai tersebut.

"Ya biasalah itu power sharing, tidak mungkin sendirian tidak mungkin hanya ada satu yang untuk semua harus untung win win," katanya.

‎Fadli yakin partai partai lain yang diajak bergabung ke dalam koalisi akan menerima meskipun tidak mendapatkan Cawapres. Menurutnya power Sharing tidak hanya kursi Cawapres, melainkan kursi menteri.‎

"Ya semuanya harus didudukan, power sharing seperti apa, jangan bicara nami-nama dululah, tapi apa pasti ada power sharing," katanya.