TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membantah bahwa Koalisi Keummatan yang digagas PKS dan Gerindra berada diatur oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Menurut Hidayat koalisi antara partainya dengan Gerindra sudah terjalin sejak lama, sebelum pertemuan Amien Rais, Prabowo Subianto dengan Rizieq Shihab di Mekkah.

"Sesungguhnya yang dipikirkan Habib Rizieq koalisi keummatan pun itu sudah dilaksanakan. Karenanya kami partai-partai politik tidak dalam posisi berada di bawah (kendali) Habib Rizieq. Kami yakin juga Habib Rizieq tidak berada di antara partai-partai politik. Itu adalah aspirasi dari beliau yang ternyata aspirasi itu sudah terlaksana," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (8/6/2018).

Baca: Ferdinand: Kalau Citranya Prabowo di Bawah Komando Habib Rizieq, Demokrat Enggan Gabung Koalisi

Pernyataan Hidayat tersebut menjawab ketidakinginan Demokrat bergabung dengan koalisi karena terkesan berada diatur Rizieq.

Menurut Hidayat, kerjasama politik antara Gerindra dan PKS sudah terbentuk tanpa diminta oleh Rizieq. Selain itu kolaisi antara PKS, Gerindra, dan partai lainnya pun menurut Hidayat belum diberi nama.

"Kami cuma sepakat sebaiknya nama itu yang kemudian bisa merangkum semuanya dan tidak menghadirkan semacam perasaan terdiskriminasikan karena juga kan dalam itu juga ada gerindra yang tidak dalam tanda petik poros Islam. Bisa namaya koalisi kebangsaan, bisa namanya koalisi keummatan, kerakyatan, apa saja. Yang jelas nama itu belum kami putuskan," katanya.

‎Menurutnya pemilihan presiden merupakan murni domainnya Parpol atau gabungan Parpol, bukan perseorangan. Sehingga menurut Hidayat tidak ada dikte dari perseorangan termasuk Rizieq Shihab.

"Beliau (Rizieq) melaksanakan aspirasi dan kita menerima aspirasi itu sebagai aspirasi dan sekali lagi sudah dilaksanakan oleh partai-partai tanpa dinamakan koalisi keummatan," pungkasnya.