Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Membela bangsa Palestina adalah tugas konstitusional bangsa Indonesia, National Constitusional Duty, sebagaimana amanah pembukaan UU 1945, sehingga upaya menjalain kerjasama dengan Rezim Israel dalam bentuk apapun adalah pengkhianatan terhadap Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, " tegas Saddam F Jihad, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Islam dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu di Kantor PB HMI, Jl Sultan Agung no.25 A Guntur, Jakarta.

Pernyataan penjelasan Ketua Umum PB HMI itu disampaian berkaitan dalam acara menyambut 'Hari 'Al-Quds Internasional,'  dan dialog publik yang bertajuk "International Quds Day for Liberating Palestine" yang dihadiri oleh puluhan aktivis gerakan mahasiswa Indonesia dan juga dihadiri oleh Duta Besar Republik Islam Iran, Dr. Valiyullah Muhammadi dan Aktivis Voice of Palestine, Mujtahid Hashem.

Menjawab pertanyaan moderator tentang 'Qud's Day' dan pembebasan Palestine, Duta Besar Republik Islam Iran, menjelaskan. "Bagi Republik Islam Iran membebaskan Palestina dari penjajahan Israel adalah tugas agama dan tugas negara. Setelah revolusi Islam Iran, pembelaan serius Republik Islam Iran terhadap Palestine menjadi sebab utama embargo Barat sampai saat ini, " jelas Dubes Valiyullah Muhammadi.

"Lalu lanjutnya, sebelum revolusi Islam Iran, Iran adalah partner kedua Rezim Israel namun setelah Revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomaini, kebijakan berubah 180 derajat, kami memberikan gedung bekas Kedutaan Israel kepada perwakilan pejuang-pejuang Palestina dan kami mendukung sepenuhnya perjuangan bangsa Palestina sampai saat ini, " tegasnya.

Ditempat yang sama, Mujtahid Hashem, Direktur Voice of Palestine, mengapresiasi pernyataan sikap PB HMI yang lebih tegas dalam merespon Palestina dan relasinya terhadap kebijakan pemerintah yang masih mengadopsi proposal solusi dua negara. "Benar sebagai mana yang dinyatakan oleh PB HMI, proposal ini sudah menjadi mumi namun terus dipromosikan pemerintah, meski pionirnya sudah meninggalkannya, " jelas Mujtahid Hashem.

Mujtahid menambahkan, proposal yang sudah mati ini model manipulasi publik tuk kesankan para politisi punya empati bela Palestina, padahal proposal ini buying time tuk menyempurnakan penindasan terhadap bangsa Palestina.

Bagi Mujtahid, solusi referendum yang diusulkan oleh PB HMI dan Dubes Republik Islam Iran adalah gagasan yang cerdas dan logis. Yakni gagasan jajak pendapat yang fair bagi rakyat Palestina baik Muslim, Kristen, atau Yahudi. Referendum ini mengembalikan hak bangsa Palestina menentukan masa depannya dan menuliskan sejarahnya sendiri.

Lebih tajam Mujtahid Hashem menambahkan, "Meski solusi ini manusiawi, rasional dan logis tapi ditolak para supporter Israel karena pada dasarnya pasti kejahatan, keburukan dan penindasan itu anti logika, rasionalitas dan kemanusiaan. Untuk itu bagi bangsa Palestina menghadapi irrasionalitas sebuah penindasan maka pilihan melawan adalah satu-satunya takdir yang harus dijalani jika mereka ingin mendapatkan hak-hak mereka".

Di akhir diskusi Saddam F Jihad menegaskan dukungannya terhadap aksi rakyat Palestina, 'The Great March of Return' tuk perjuangkan hak kembali ke tanah airnya dan kesiapan PB HMI bekerjasam dengan semua organisasi nasional maupun Internasional untuk perjuangkan Kemerdekaan Paestina.