"Di sisi lain, andaikata banyak elemen masyarakat penerima bantuan PKH di Jawa Timur yang simpatik dan menyambut positif pencalonan Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jatim, justru itu menggambarkan Khofifah adalah pemimpin yang dipercaya dan dibutuhkan oleh rakyat karena keberhasilan nyatanya saat mengemban tugas dan amanah sebagai Menteri Sosial RI," ujar Ihwan Datu.

Menurutnya, Khofifah a mampu menjalankan program pengentasan kemiskinan ditengah penderitaan dan susahnya rakyat.

Bahkan karena keberhasilan Khofifah tersebut, program tersebut menjadi program prioritas Presiden Jokowi.

"Ingat, PKH adalah program andalan SBY yang dilanjutkan Jokowi karena sangat bermanfaat bagi rakyat. Jadi apa yang disampaikan Bambang DH terkait PKH ini justru menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," katanya.

Dijelaskan bahwa program prioritas Presiden Jokowi malah dia kritik sendiri. Dan yang utama, karena ini terkait Pilkada, terkait PKH ini sampai saat ini sama sekali tidak pernah masuk domain tindakan pelanggaran regulasi pemilu.

"Jadi sekali lagi tuduhan Bambang DH ini sumir, kabur, tidak berdasar sama sekali," katanya.

Terkait Saran Bambang DH agar SBY melakukan introspeksi diri, Ihwan menyatakan bahwa dengan melihat beberapa kejadian kontroversial hari-hari ini diantaranya pengangkatan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar dan dugaan berpihaknya Wakapolda Maluku terhadap calon tertentu sehingga dicopot, lebih tepat sebenarnya kalimat introspeksi ini disampaikan Bambang DH kepada Presiden Jokowi dan Ketua Umumnya Ibu Megawati.

"Karena PDIP dan pak Jokowilah yang sekarang sedang mengelola kekuasaan, bukan kami Partai Demokrat dan Pak SBY. Introspeksi diri itu lebih tepat dilakukan oleh yang sedang berkuasa dan memegang kekuasaan," katanya.

Tujuannya, kata dia, agar mengelola Negara ini tidak terus buat kisruh karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, memantik persoalan dan ditolak publik.

Sehingga, Ihwan Datu mengatakan tidak beralasan dan "error in contex" kalimat Bambang DH yang meminta Ketua Umum Demokrat SBY untuk instropeksi diri karena sudah purna dari kekuasan.

"Dalam konteks sesama Presiden, Presiden Jokowi yang sekarang sedang berkuasa dan memimpinlah yang perlu instrospeksi diri," katanya.

Dalam konteks sesama Ketua Umum Partai, Ihwan Datu mengatakan lebih tepat Megawati yang Partainya PDIP sekarang sedang berkuasalah untuk instropeksi diri, bukan Demokrat.

"Agar 1 tahun 4 bulan sisa kekuasaan ini sampai 20 Oktober 2019 negara adem, sejuk dan tidak tiap hari muncul kontroversi dari kebijakan-kebijakan dari istana, termasuk untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas birokrasi. Sebagai partai penguasa, ini lebih tepat dialamatkan ke mereka. Hemat saya tuduhan dan saran yang dipaparkan ketua PDIP ini ibarat pepatah menepuk air di dulang terpercik kemuka sendiri," katanya.