TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rombongan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini, Selasa (3/7/2018) melakukan sosialisasi pengawasan pencalonan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke beberapa partai.

Setelah dari Partai Perindo, sore harinya pukul14.30 WIB, Ketua Bawaslu Abhan dan rombongannya menyambangi DPP Partai Solidaritas Indonesia  (PSI) di Jakarta Pusat.

Kehadiran rombongan Bawaslu disambut oleh Ketum PSI Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni yang menggunakan jaket kebesaran PSI berwarna merah.

Dalam sambutannya, Grace Natalie mengucapkan terima kasih pada rombongan Bawaslu yang bersedia memberikan imbauan pada PSI sebagai partai baru agar mengusung calon anggota legislatif yang rekam jejak bersih dan tidak terlibat masalah hukum.

"Terima kasih rombongan Bawaslu mau ke partai kami, terlebih ini pertama kalinya PSI jadi peserta Pileg dan Pilpres," singkat Grace Natalie.

Baca: Bawaslu Sosialisasi Caleg Bersih Ke Perindo

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu, Abhan menyampaikan kegiatan ini dilakukan pihaknya terhadap 16 partai politik nasional agar partai politik mencalonkan orang-orang yang bersih dan amanah.

"Dari imbauan moral ini kami berharap ada komitmen dari PSI bagaimana nantinya bisa mengusung calon anggota dewan yang amanah, bersih, tidak tersangkut hukum baik itu narkoba, teroris, kejahatan seksual dan tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi. Termasuk tidak terjadi money politik atau mahar politik, kami minta komitmennya," tegas Abnan.

Di akhir pertemuan, Grace Natalie dan Raja Juli Antoni‎ juga menandatangani Pakta Integritas yang isinya PSI komitmen untuk memegang teguh pancasila dan UUD 45, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan negara kesatuan RI.

Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 secara demokratis, jujur, adil dan bermartabat, tidak meminta imbalan kepada calon anggota DPR dan DPRS serta calon presiden dan wakil presiden.

Tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD, atau presiden dan wakil presiden yang melakukan pidana korupsi, narkoba, terorisme dan kejahatan seksual.

Terakhir tidak melakukan praktek politik uang, suap, dan tidak melakukan Black Campaign ‎atau kampanye hitam dan politisasi SARA dalam pelaksanaan pemilu Tahun 2019. onesia.