TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Mantan Narapidana Kasus Korupsi dana Bansos, Patrice Rio Capella mengaku menjadi korban atas peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dia yang memiliki niat untuk maju kembali menjadi calon anggota legislatif kandas.

Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tertulis yang pada pokoknya, mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual anak dan narkoba tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri.

Dari pasal itu, Rio yang juga mantan sekjen Partai NasDem tersebut, tidak lagi memungkinkan untuk dipilih.

Bukan tidak mencoba, Rio mengatakan sudah tidak dapat mencalonkan diri melalui partai politik yang membesarkan nama dia sebelumnya, maupun partai lain.

"Percuma, saya mau maju dari mana? Tidak bisa lagi," kata dia saat dihubungi Tribun, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Rio menjelaskan, masih banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang meminta dirinya maju mewakili mereka di DPR RI.

Segala hal yang membuat ia mendekam di penjara selama 1,5 tahun, diyakini tidak terbukti. Bahwa ada permainan politik yang menjeratnya sehingga harus merasakan hidup dibalik jeruji, kata Rio.

Kendati demikian, Rio mengaku akan terus melawan peratur

Baca: Ada Aksi 67, PT KAI Alihkan Perjalanan 12 Kereta di Stasiun Jatinegara

an itu. Dalam beberapa hari ke depan, ia akan mendaftarkan gugatannya kepada Mahkamah Agung. Bersama dengan belasan mantan narapidana korupsi lainnya, Rio mengklaim memiliki legal standing atas hal tersebut.

"Jangan sampai yang salah, menjadi dibenar-benarkan. KPU harusnya tahu aturan main. Mana wewenang mereka mana yang bukan?" lanjutnya.

Berbeda dengan Rio, mantan narapidana korupsi kasus Hambalang, Andi Mallarangeng mengaku tidak akan maju menjadi calon anggota legislatif.

Baca: Rizal Ramli: Kasus BLBI Ini Ajaib, Pengusutannya Hanya Sampai di Kepala BPPN

Bukan karena aturan KPU yang menyatakan tidak memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri, tetapi banyak hal yang harus diurus olehnya.

"Ada atau tidak ada PKPU, saya juga tidak akan maju kok. Masih ada hal lain yang saya urus sekarang," kata mantan menteri pemuda dan olahraga tersebut.

Ia yang saat ini menjadi politisi Partai Demokrat itu, menilai tidak akan banyak mantan narapidana korupsi yang akan mencalonkan diri. Meski, aturan KPU tidak melarang hal tersebut.

KPU Melunak

Usai pertemuan dengan Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo, pihak KPU memberikan ruang kepada para bakal calon anggota legislaif yang berasal dari mantan narapidana korupsi.

Bakal calon akan mendaftarkan terlebih dahulu, kemudian KPU daerah akan melakukan verifikasi. Dalam tahapan tersebut, mantan napi korupsi diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas.

Padahal sebelumnya, KPU menegaskan sudah tidak dapat mendaftarkan diri, tanpa masuk tahapan berikutnya.

Baca: Menteri-menteri Jokowi Ramai-ramai Maju Jadi Caleg

"Tidak masalah, daftar saja dulu. Nanti akan tetap dilakukan tahap verifikasi," jelas Ketua KPU Arief Budiman di Gedung DPR, Jakarta.

Arief menjelaskan, selama tahapan itu. Mereka juga dapat mengajukan Judicial Review atas PKPU yang sudah diteken oleh menteri Hukum dan HAM. Bukan hanya itu, bakal calon juga dapat mengajukan sengketa calon kepada Badan Pengawas Pemilu.

Baca: Suzuki Bandit 150 Akan Diluncurkan Bulan Agustus

Apabila, dalam putusan MA, membatalkan pasal atau PKPU, maka KPU sebagai penyelenggara wajib untuk mematuhi putusan tersebut. Sehingga, masih memungkinkan, mantan napi korupsi tetap menjadi calon anggota legislatif.

"Tetapi, kalau putusan MA, membenarkan PKPU, berarti tetap seperti sekarang ini," tukasnya.

Ia berharap, sebagaimana dalam undang-undang Pemilu, Mahkamah Agung memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menyidangkan sengketa pemilu agar tahapan tetap berjalan.

KPU masih dapat melakukan perbaikan apabila putusan MA masih dalam batas waktu tahapan perbaikan.(ryo)