TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik lebih menghendaki wakil presiden yang berlatar belakang pegiat anti korupsi maju dalam Pilpres 2019.

Hal itu terekam dalam hasil survei terbaru dari Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), yang dirilis Rabu (11/7/2018).

Menurut peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, 90,2% menginginkan Cawapres itu berasal dari pegiat anti korupsi.

Setelah itu Cawapres yang berlatar belakang akademisi (86,1%), militer (83%), ulama atau santri (80,8%), pemimpin daerah (79,4%).

Kemudian yang berlatar belakang aparat penegak hukum (79,1%), birokrat (76,7%), pengusaha, (72,6%), dan petinggi partai politik (61,4%).

"Dari hasil survei terbaru kami, isu korupsi masih menjadi 4 besar masalah utama di Indonesia setelah ekonomi, pengangguran, dan terorisme," ujar Kunto kepada Tribunnews.com, Rabu (11/7/2018).

Ditambah dengan persepsi publik terhadap pencalonan eks narapidana kasus korupsi yang tidak disetujui oleh 90,7% pemilih.

"Dua kondisi ini menjadikan cawapres yang berlatar belakang pegiat anti korupsi memiliki nilai strategis," ujar Kunto seraya memberikan analisisnya terhadap data hasil survei.

Lebih jauh ia menegaskan, publik menganggap calon wakil presiden merupakan pertimbangan penting dalam memilih presiden.

"53,3% responden menyatakan faktor calon wakil presiden menentukan pilihan mereka," kata Kunto. (*)