TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 masih menjadi misteri sampai hari ini.

Padahal masa pendaftaran pasangan capres-cawapres harus sudah masuk ke Komisi Pemilihan Umum bulan Agustus 2018.

Aktivis sekaligus pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, Jokowi juga harus mempertimbangkan hubungan pemerintah dengan parlemen untuk mendukung kepemimpinanya periode mendatang.

"Saya kira itu jadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan kepentingan stabilitas politik 5 tahun yang akan datang," kata Sebastian saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (13/7/2018).

Menurutnya salah satu kunci menjamin stabilitas politik dan saat Jokowi memimpin adalah mengaet kader partai, yang punya dukungan kuat di parlemen.

Meskipun bukan menjadi satu-satunya pertimbangan karena Jokowi punya hak prerogatif untuk dipertimbangkan, namun faktor tersebut harus diperhatikan.

"Saya kira duet PDI Perjuangan dengan Golkar ideal. Misalnya Jokowi representasi PDIP, kemudian Airlangga Hartarto wakili Golkar. Itu dua partai signifikan dan punya peran penting di parlemen," katanya.

Lebih lanjut Sebastian mengatakan, wacana Jokowi melirik Airlangga menjadi calon wakil presiden adalah alasan rasional dan cukup kuat.

"Golkar terkrnal punya mesin partai yang solid untuk pemenangan. Kalau mau melihat ilmiah Golkar adalah fraksi paling berpengaruh di parlemen. Karena itu logis semua punya kepentingan Golkar bergabung," katanya.

Sebastian menambahkan dukungan Golkar diawal untuk Jokowi juga menjadi peluang baik untuk membangun soliditas yang kuat.