Komite IV DPD RI mempertanyakan rendahnya realisasi dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Pada tahun 2018 ini, direncanakan dana bergulir Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada para pelaku usaha dengan bunga kecil.

Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang meminta LPDB-KUMKM untuk segera memberikan kepastian kepada para pengusul dana bergulir terkait dengan proposal pinjaman dana yang telah diusulkan sebelumnya. Menurutnya, LPDB-KUMKM terlalu selektif dalam memberikan dana bergulir, sehingga cenderung lambat dalam merespon proposal yang datang.

“LPDB ini diharapkan betul-betul bisa mendorong penyediaan modal untuk UMKM termasuk didalamnya koperasi. Untuk tahun 2018 ada tambahan modal 500 milyar ditambah dana LPDB sebesar 700 juta, jadi diakumulasi menjadi 1,2 triliun ini, tapi sampai akhir Juli ini masih sekitar 28 miliar rupiah, itu pun masih di Pulau Jawa,” ujar Ajiep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Usaha LPDB-KUMKM, Adi Trisno Juwono di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.

Ajiep menambahkan lambatnya penyaluran dana bergulir untuk daerah ini dikhawatirkan akan membuat LPDB-KUMKM tidak dapat mencapai target.

Bahkan, sejumlah daerah sama sekali tidak mengajukan pinjaman, karena syaratnya yang dinilai terlalu sulit.

“Boleh saja hati-hati tapi ya jangan berlebihan yang justru kemudian cenderung merespon dengan sangat lambat, bahkan tidak memberikan respon, membiarkan pengusul menunggu bertahun-tahun. Mereka melakukan perubahan dalam mekanisme pengajuan proposal dan juga syarat adanya rekomendasi dari Dinas Koperasi. Dinas koperasi juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi,” jelasnya.

Menjawab hal itu, Direktur Usaha LPDB-KUMKM, Adi Trisno Juwono mengatakan bahwa diharapkan sampai dengan akhir tahun 2018 ini, realisasi dana bergulir akan mencapai 70% dari 1,2 Triliun rupiah. Ia mengakui adanya seleksi dalam memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha, termasuk syarat adanya rekomendasi dari Dinas Koperasi setempat.

Adi menambahkan, total proposal yang masuk pada tahun ini sebanyak 221 proposal dan yang sedang diproses mecapai 21 proposal dengan nilai mencapai lebih dari 400 Miliar rupiah.

“Untuk itu kami yakin akan mencapai target 70%, meskipun saat ini masih di sekitaran Pulau Jawa, namun nantinya diharapkan dapat merata diseluruh daerah di Indonesia,” jelasnya.

Beberapa kendala dalam proses pencairan dana bergulir ini, kata Adi, adalah adanya perubahan struktur dan perbaikan manajemen pencairan dana. Namun diharapkan, dengan perbaikan system manajemen, proses verifikasi dana bergulir akan lebih baik sehingga pinjaman bisa semakin cepat cair.(*)