TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Insan maritim Indonesia yang tergabung di dalam Corps Alumni Akademi Maritim Indonesia dan STIMar AMI (CAASA) menyatakan dukungan kepada program maritim pemerintahan Jokowi.

CAASA siap menjadi bagian dari tim perumus kebijakan kemaritiman pemerintah ke depan.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah saat ini telah berupaya meningkatkan konektivitas antardaerah yang di antaranya telah membangun dan akan mengembangkan 32 pelabuhan hingga tahun 2019, oleh karenanya kesiapan SDM kemaritiman sangat dibutuhkan dan harus dipersiapkan," kata Ketua Umum PP CAASA Capt. Nurhadi Catra di sela Rapimnas CAASA, kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/7/2018).

Nurhadi berharap Presiden Jokowi dapat menggerakkan jajarannya yang terdiri dari Kemenaker, KKP, Kemendikbud, Kemenristek Dikti dan kementerian maupun lembaga lain untuk segera merancang kerja besar pembangunan SDM.

Di antaranya yakni dengan merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Khususnya pasal 64 yang mengamanatkan tentang penempatan dan perlindungan pelaut awak kapal maupun pelaut perikanan.

"Kami siap berkontribusi untuk menyumbangkan buah pikiran dalam rancangan PP tersebut, dengan harapan PP itu berpihak kepada pelaut Indonesia," terang Nurhadi.

Kemudian, tegas Nurhadi, pihaknya sangat berharap pemerintah mempersiapkan perencanan dan pelaksanaan pembangunan SDM di bidang kemaritiman.

Hal itu untuk mengisi pasar kerja dalam negeri dan luar negeri.

"Kami mendukung pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana cita-cita Pemerintah Bapak Jokowi dan JK," tandas dia.