Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini telah menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Kondisi ini penting untuk jangka panjang, karena rakyat yang berdaya akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta memaparkan, indikasi kebijakan yang berpihak itu, antara lain dapat dilihat dari reforma agraria, yang di antaranya melakukan legalisasi aset lahan. “Kebijakan ini membuat rakyat memiliki aset untuk melakukan kegiatan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/8/2018) saat memberikan pembekalan kepada calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi serta jajaran pengurus partai.

Bahkan, lanjut Arif, pemerintah juga mendorong akses terhadap keuangan sebagai dukungan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Akses pembiayaan, misalnya berupa kredit usaha rakyat dengan suku bunga 7 persen. Pada tahun 2018, dana yang akan dikucurkan sebesar Rp120 triliun.

“Akses pembiayaan yang mudah dan murah menjadi kunci meningkatkan pemberdayaan masyarakat, selain akses terhadap aset (lahan),” ujar Arif.

Selanjutnya, kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemerintah memberikan fasilitas pemangkasan pajak penghasilan. Jika sebelumnya yang harus dibayarkan sebesar 1 persen dari total penghasilan, kini hanya 0,5 persen.

Konsep membangun dari pinggiran yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi, kata Arif, juga diwujudkan melalui peningkatan dana desa yang pada tahun 2017 sudah mencapai Rp60 triliun, jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tahun 2018 ini diperkirakan bisa naik dua kali lipat.

“Membangun dari desa ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan,” ungkap Arif.

Sebagai pendukung kebijakan pemerataan demi menciptakan keadilan, pemerintah terus-menerus membangun infrastruktur. Melalui dukungan infrastruktur, kata Arif, diharapkan kegiatan ekonomi rakyat dapat dukungan maksimal, khususnya terkait dengan kelancaran arus barang.

Selain itu, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga akan sangat membantu efisiensi proses produksi masyarakat di daerah terpencil. Kebijakan ini dikhususkan oleh pemerintah untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

“Jadi jangan heran, kalau pemerintahan Jokowi mampu mencatatkan tingkat kemiskinan yang terendah sepanjang sejarah,” tegas Arif. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan pada Maret 2018 hanya 9,8 persen. Ini kali pertama angka kemiskinan hanya satu digit atau di bawah 10 persen.

Membaiknya perekonomian secara fundamental juga ditunjukkan melalui indikator makin banyaknya warga yang bekerja. Jumlah pengangguran terus menurun. Pada Februari 2018, tingkat pengangguran terbuka menurut BPS hanya 5,13 persen. Sementara pada Februari 2015, masih tercatat 5,81 persen.

“Harus diakui bahwa kinerja pemerintah Jokowi telah memberikan hasil yang baik, terutama secara fundamental,” tandas Arif. (*)