TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah segera menetapkan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional.

Apalagi, menurutnya, Lombok kembali diguncang gempa dengan kekuatan 7 skala richter pada Minggu malam, (19/8/2018).

“Pak Jokowi harus merespons cepat gempa beruntun hebat di Lombok agar segera dinaikkan situasinya menjadi bencana nasional,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Mardani mengatakan, sudah meminta pemerintah menaikan status gempa lombok sebagai bencana nasional sejak awal pekan lalu, yakni setelah gempa pada 5 Agustus yang menyebabkan lebih dari 460 orang meninggal dan lebih dari 350.000 orang mengungsi.

“Saya sudah minta status gempa Lombok dinaikkan ke level Bencana Nasional ketika berbicara di Forum Indonesian Lawyers Club (ILC) pada Selasa 14 Agustus 2018 lalu, dan tanggal 19-20 ini terjadi gempa hebat beruntun lagi, saya harap jangan sampai pemerintah lambat menyatakan status bencana ini lagi,” ujarnya.

Menurutnya, gempa Lombok sudah seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional, bila mengacu pada Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 7 menyebutkan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di antaranya penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Mardani juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu membantu para korban gempa bumi di Lombok. “Di tengah-tengah meriahnya Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang, juga mari kita bersatu untuk mendukung lombok,” pungkasnya.