Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Bidang Pemilu Golkar Wilayah Sumatera Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya tidak bertanggungjawab atas dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Eni Saragih dan kader lainnya.

Untuk diketahui sebelumnya Eni mengatakan bahwa uang suap dalam kasus proyek PLTU Riau 1 mengalir ke Munaslub Golkar yang digelar Desember lalu.

Baca: ‎Bawaslu Belum Terima Panggilan Menkopolhukam Soal Polemik Mantan Narapidana Korupsi Jadi Caleg

"Harus ditegaskan bahwa urusan korupsi adalah urusan individu atau oknum. Tidak ada praktik korupsi dilakukan atas nama atau menjadi tanggung jawab institusi. Oleh karenanya pertanggung jawaban di depan hukum dilakukan oleh oknum yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi itu," kata Doli, Minggu, (2/9/2018).

Menurut Doli bilapun kemudian uang hasil suap tersebut diberikan ke Munaslub, partai Golkar tidak tahu menahu.

Partainya tidak mengetahui asal usul uang tersebut.

Baca: J Flow Lakukan Joging Jelang Tampil di Penutupan Asian Games 2018

"Partai Golkar dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya selama ini selalu disupport secara kolektif dari sumbangan pengurus dan panitia yang tidak mengikat," katanya.

Ia pun tidak membantah jika Eni Saragih menjadi bendahara Panitia Munaslub Golkar pada 2017 lalu.

Sebagai bendahara panitia, tugas Eni menurut Doli mengumpulkan dana melalui sumbangan-sumbangan kader, termasuk sumbangan dari dirinya sendiri.

"Begitu dana sumbangan diterima, partai menganggap itu bantuan individu yang secara etis tidak mungkin ditanya atau diverifikasi asal usulnya," katanya.

Doli berharap kader yang yang terjerat kasus korupsi tidak membawa bawa partai dalam setiap tindakannya.

Partai Golkar selama ini telah memberikan kesempatan dan ruang kepada para kader untuk mengbadi dan berkarya.

Baca: Antusias Warga Jelang Closing Ceremony Asian Games 2018

Sehingga jangan kemudian bila terjerat kasus korupsi lalu menyeret partai.

"Golkar selama ini telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita untuk berperan, berkiprah, dan mendapatkan kesempatan serta peluang untuk bekerja, mengabdi, dan menggapai keinginan. Janganlah ketika kita khilaf dan salah, partai pun mau dikorbankan. Apalagi kita ikut pula terjebak dalam skenario yang mendeskreditkan Golkar," katanya.

Doli mengatakan partai Golkar tetap berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu Golkar mendukung upaya penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Golkar juga menurut Doli mengikhlaskan setiap kadernya yang tersangkut masalah korupsi untuk diproses hukum. Hanya saja keikhlasan tersebut jangan dimanfaatkan untuk terus menerus mendeskriditkan partai Golkar.

"Ini kali ketiga kami dipojokkan secara institusi ketika kader kami terkena musibah. Kalau kita semua berkomitmen, harusnya nama-nama dari partai politik lain yang telah disebut-sebut terlibat kasus korupsi jangan dihentikan. Kasus megaskandal korupsi e-KTP, BLBI, dan lainnya yang menyebutkan sejumlah nama petinggi partai politik kenapa kesannya mandeg? Kami sadar sekarang adalah tahun politik," pungkasnya.