TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, meminta Bawaslu RI segera menyelesaikan atau mengakhir polemik soal larangan mantan terpidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai caleg.

Menurut dia, ketidakakuran KPU-Bawaslu membuat masyarakat bingung dan bisa tidak menemukan ketidakpastian hukum.

"Berpengaruh kepada kepercayaan (penyelenggara,-red), bagaimana penyelenggara sendiri tidak akur. Ini juga menjadi masalah padahal mereka satu penyelenggara," ujar Harjono usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih di Kantor DKPP, Senin (3/9/2018).

Baca: Bawaslu Diminta Patuhi PKPU Terkait Caleg Mantan Koruptor

Jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut, karena bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan hasil pemilu. Dia menegaskan, kerja ini harus baik karena itu menyangkut kepercayaan dan hasil pemilu.

Dia menegaskan, DKPP akan menfasilitasi pertemuan tripartit antara penyelenggara pemilu pada Rabu (5/9/2018) mendatang. Namun, kata dia, hasil pertemuan itu sangat tergantung pada keputusan KPU dan Bawaslu.

"Kalau mereka bertahan, itu hak mereka. Kalau mereka bertahan, ya kuncinya di Mahkamah Agung. Kami tidak bisa memaksa KPU dan Bawaslu," kata dia.

Dia menyarankan agar masing-masing lembaga menurunkan ego dan bisa mengalah. Apabila tidak bisa mengalah, menurut dia, perlu dicari penyelesaian win-win solution atau saling menguntungkan.

"Mungkin bisa apakah nanti salah satunya mundur atau mengalah atau win-win solution," ungkap dia.

Jika KPU-Bawaslu menunggu putusan Mahkamah Agung (MA), maka proses akan tetap berlangsung. Meskipun, dia mengakui putusan di MA juga masih sangat tergantung pada putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Akibatnya ketidakpastian hukumnya juga terus ada dan berlarut," tambahnya.