TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Presiden Joko Widodo memimpin Apel Siaga NTB Bangun Kembali di Lapangan Bola Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (3/9/2018).

Apel tersebut diikuti sekira 2.250 relawan dari berbagai unsur.

Dalam arahannya, Presiden mengatakan bahwa tahapan tanggap darurat telah berlalu dan sekarang mulai masuk ke tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi kembali NTB.

Tahapan pertama yang ingin dikerjakan adalah yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pasar, puskesmas, sekolah, serta masjid dan musala.

"Kemarin saya melihat beberapa sudah mulai dikerjakan yang dikomandani oleh Kementerian PU," kata Presiden seperti disampaikan dalam rilis dari Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Seperti diketahui, kemarin Presiden telah menyerahkan bantuan secara langsung untuk rekonstruksi rumah masyarakat baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan sebanyak 5.293 rumah.

"Semuanya memang perlu dilihat di lapangan, diverifikasi. Untuk dipastikan bahwa memang bantuan itu harus diberikan memerlukan waktu. Oleh sebab itu kemarin baru 5.293 (rumah)," lanjutnya.

Baca: Penolakan Terhadap Hastag #GantiPresiden Wujud Tingginya Kesadaran Masyarakat Berkonstitusi

Jokowi juga berpesan kepada para relawan agar membantu masyarakat dalam membangun kembali rumahnya.

Dia mengarahkan agar rumah yang dibangun nantinya merupakan rumah yang tahan gempa.

"Karena kita tahu di NTB ini adalah masuk dalam ring of fire, masuk dalam lingkaran cincin api, yang kita tahu tahun 1979 di sini pernah terjadi gempa besar juga," ucapnya.

Oleh sebab itu, dalam pembangunan rumah kembali masyarakat akan didampingi dan dikawal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibantu oleh insinyur-insinyur muda dan mahasiswa-mahasiswa teknik.

Sehingga masyarakat diarahkan untuk membangun rumah yang tahan gempa, yang memakai konstruksi anti gempa.

Untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB ini, Presiden menuturkan dirinya telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam Inpres tersebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipimpin langsung oleh Kementerian PUPR.