TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (5/9/2018), Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengakui mendapat perintah dari mantan Ketua DPR Setya Novanto (setnov) untuk mengawal proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Bahkan, Eni yang diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo secara bertahap juga mengaku mengenal Kotjo dari Setya Novanto.

"Apa perintah-perintah dari tentunya bermula dari sebelum saya kenal Pak Kotjo, ya itu perintah dari Pak Setya Novanto," terang Eni.

Menurut Eni, dia tidak mungkin mengenal Kotjo ‎bila tak melalui Setya Novanto yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar.

"Ya memang saya kenalnya dari mana lagi. Saya kan kenal Pak Kotjo dari Pak SN," ujar Eni.

Baca: Eni Saragih: Saya Sudah Ajukan JC ke KPK

Pada pemeriksaan tadi, lanjut Eni, penyidik mencecar dirinya soal sejumlah ‎pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan bersama Kotjo dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Eni juga mengklaim telah menyampaikan semua kepada penyidik KPK. Ini dilakukan sebagai bentuk koperatif Eni sebagai tersangka yang telah mengajukan JC.

"Semua sudah saya sampaikan, nanti saya tidak mau sepotong-sepotong. Tapi smua pertanyaan mengenai pertemuan dan sebagainya, semua sudah saya jelaskan di hadapan penyidik," tambahnya.

Atas kasus ini, Setya Novanto sudah pernah diperiksa sekitar dua kali baik untuk tersangka Eni, Kotjo maupun Idrus Marham.‎ Usai pemeriksaan Setya Novanto mengaku tidak tahu soal proyek itu. Namun dia tidak menampik ada uang suap yang mengalir ke Munaslub Golkar.

Padahal Eni sudah ‎mengakui sebagian uang yang dirinya terima sebesar Rp2 miliar dari Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar.

Namun, Eni tidak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partainya. Eni juga mengaku hanya menjalankan tugas partai untuk mengawal proyek PLTU Riau-1.