2.074 Caleg Tak Mau Profilnya Dipublikasi, Formappi: Bagaimana Mungkin Publik Bisa Memilih?
Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, publik memiliki hak untuk mengetahui latar belakang calon legislatif sebelum menentukan pilihan
Penulis: Reza Deni
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
2.074 Caleg Tidak Mau Profilnya Dipublikasi, Formappi Pertanyakan Integritas KPU
Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan dalam DCS (Daftar Calon Sementara) hasil dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari total sebanyak 2.074 caleg tidak mau profilnya dipublikasi.
Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, publik memiliki hak untuk mengetahui latar belakang calon legislatif sebelum menentukan pilihan.
Baca: Pemprov DKI Jakarta Paling Banyak Pekerjakan PNS Korupsi
"Bagaimana mungkin kemudian pemilih bisa memilih orang-orang yang sejak awal tidak ingin dipublikasikan namanya, tidak ingin publik mengetahui siapa sosok caleg yang ingin diketahui tersebut," ujar peneliti Formappi, Lucius Karus di kantornya, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (14/9/2018).
Sementara itu, terdapat 4.460 caleg yang disertai profil, sementara 1.457 caleg yang tanpa profil.
Dari angka 2074 caleg yang tak mau memberikan informasi tersebut, Formappi menemukan caleg dari Partai Demokrat menjadi caleg terbanyak yangtidak mau memberikan profilnya, dengan angka 570 caleg.
"Mungkinkah ini merupakan strategi dari partai untuk menyembunyikan keadaan sesunguhnya para caleg mereka?" Lucius mempertanyakan.
Sementara itu, di bawah Partai Demokrat, ada Partai Perindo yang para calegnya tidak mau memberikan profil mereka, yakni 550 caleg.
Terkait hal tersebut, KPU pun kembali menjadi sasaran.
Baca: Beredar Foto Istrinya dengan Pria Lain, Sule Akui Tidak Bisa Jadi Imam yang Baik
Pasalnya, seperti dikatakan Lucius, ketidakmauan para caleg dalam memberikan profilnya kepada publik disinyalir ada sesuatu yang disembunyikan, dan KPU menjadi pihak yang patut dipertanyakan.
"Kami mempertanyakan integritas KPU, apakah KPU diduga menyembunyikan data-data para caleg sementara yang menjadi mantan napi korupsi?" kata Lucius.