TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi atau yang karib disapa Awiek meminta sejumlah pihak tidak sembarang menuduh adanya campur tangan istana dalam pemberitaan Asia Sentinel.

Apalagi tudingan tersebut hanya berdasarkan adanya foto pemilik media tersebut dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Ya perlu dibuktikanlah dan enggak boleh sembarangan menuduh. Fotonya ramai-ramai gitu. Terus kemudian muncul berita di salah satu media bahwa si A diduga korupsi, terus saya dalangnya, kan gak bisa seperti itu," ujar Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (19/9/2018).

Menurutnya apabila istana ingin intervensi maka tidak akan dengan cara menyuruh media asing memuat pemberitaan. Melainkan,dengan cara mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak menyelesaikan kasus tersebut.

"Kalau istana mau ngapain istana order media luar negeri. Kalau mau tinggal suruh tangkap aja ke Kejaksaan Agung, selesai. Kalau polisi dan Kejaksaan Agung kan aparatnya pemerintah tuh, kan tinggal nyuruh saja polisi tangkap aja itu Hambalang, tangkap itu Century. Bisa aja. Engga usah jauh-jauh ke luar negeri. Kalau itu mau digunakan. Tapi saya tidak melihat itu," katanya.

Oleh karena itu menurut Awiek dalam tahun politik seperti sekarang ini sebaiknya tidak sembarang melemparkan tudingan. Karena menurutnya akan menimbulkan kegaduhan yang akan mengganggu stabilitas politik.

"Berpotensi timbulkan kegaduhan baru. Kita udah adem seperti ini, dikaitkan seperti itu, buat stabilitas politik terganggu," pungkasnya.

Sebelumnya kasus pemberitaan Asia sentinel yang menyudutkan SBY kembali mencuat setelah beredar foto Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama pimpinan media, Asian Sentinel. Foto tersebut menimbulkan dugaan bahwa istana terlibat dalam pemberitaan Asian Sentinel.

Juru bicara presiden, Johan Budi membantah tudingan pihak istana terlibat dalam pemberitaan Asian Sentinel yang berjudul 'Indonesia's SBY Goverment : Vast Criminal Conspirasy'.

"‎Saya kira enggak ada hubungan sama sekali, dimana letak kesimpulan mem-backing itu dimana? Kan harus ada data atau korelasi yang valid, kemudian bisa disimpulkan ada hubungan dengan istana," kata Johan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Menurut Johan, selama ini hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, berjalan baik dan tidak ada masalah hingga saat ini.

"Jadi jangan kemudian apa-apa selalu dikaitkan dengan Istana, saya pikir enggak ada persoalan Istana dengan Pak SBY, hubungannya baik-baik saja. Jangan belum apa-apa langsung dikaitkan, kasihan Pak Presiden kita ini sedang bekerja keras," papar Johan.

‎Johan yang kini sebagai politisi PDIP itu pun meluruskan kabar foto Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama pimpinan media asing, Asian Sentinel yang menyebut Bank Century sebagai bank SBY.

"Itu pas pertemuan apa saya enggah tahu, pas ramai-ramai ada pertemuan, ‎yaang ketemu banyak Pemred (pemimpin redaksi) jangan kemudian di-simplified, disimpulkan ke situ (terlibat dalam pemberitaan), jauh sekali. Itu namanya, istilahnya jumping conclusion," ujar Johan.

Sebelumnya, laman berita Asia Sentinel menurunkan artikel berjudul Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy.

Artikel itu ditulis berdasar hasil investigasi tentang konspirasi di balik Bank Century hingga menjadi Bank Mutiara yang akhirnya jatuh ke tangan J Trust.

Artikel yang ditulis langsung oleh pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen itu mengungkap adanya konspirasi mencuri uang negara hingga US$ 12 miliar dan mencucinya melalui perbankan internasional.

Berthelsen mendasarkan tulisannya pada laporan hasil investigasi setebal 488 halaman sebagai gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius pekan lalu.

Gugatan itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencurian uang dan mencucinya di bank-bank mancanegara.

Laporan hasil investigasi itu merujuk pada analisis forensik atas berbagai bukti yang kemudian dikompilasi oleh satuan tugas khusus investigator dan pengacara dari sejumlah negara, antara lain Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, dan Jepang.

Laporan itu dilengkapi 80 halaman keterangan di bawah sumpah yang menyeret keterlibatan lembaga keuangan internasional, termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (UOB) Singapura, dan lainnya.