Anggota Komisi XI DPR RI Fathan menyampaikan, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah guna memantau, memonitoring dan mengawasi program pemerintah, yang difokuskan pada infrastruktur non APBN.

Ia menekankan pembangunan infrastruktur yang masif bertujuan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain. Menurutnya, DPR RI dan pemerintah terus mendorong skema pembiayaan infastruktur tanpa harus membebani APBN.

“Oleh karena itu, DPR RI bersama pemerintah terus mendorong beberapa skema-skema investasi supaya juga ketertinggalan infrastrukur ini semakin membaik ke depan,” ungkap Fathan sela-sela mengikuti kunspek Komisi XI DPR RI ke Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jateng, Kamis (20/9/2018). 

Fathan mengatakan, pihaknya juga ingin melakukan pengawasan, seberapa jauh evektifitas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infastrukur.

“Dan juga ada KPBU, kita ingin melihat seberapa jauh efektifitas, kemudian seberapa jauh berjalan dengan baik. Dari paparan pemerintah, misalnya SMI (PT. Sarana Multi Infrastruktur, RED), kemudian Reksa Dana Penyertaan Terbatas, memberikan satu sumbangsih bagi pengembangan infastruktur pengembangan di Jawa Tengah,” paparnya.

Anggota Dewan dari dapil Jawa Tengah II ini menjelaskan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai ekperimen baru adalah strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara pendanaan APBN dan non APBN.

“Sebagaimana kita tahu salah satu strategi pemerintah untuk menggenjot dan mengurangi dampak dari infarstruktur yang kurangnya dengan PINA, program investasi non APBN,” ujarnya. 

Berikut adalah proyek yang difasilitasi PINA di wilayah Jawa Tengah pada 2018. PT Waskita Trans Jawa, Toll Road Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pasuruan-Probolinggo, dengan total ruas 123 kilometer, masih dalam tahap operasional, dengan divestasi saham Rp 1,6 triliun. PT. Jasamarga Solo-Ngawi dengan total ruas 90 km, tahap operasional dengan divestasi saham Rp 5,4 triliun. 

PT. Jasamarga Semarang Batang dengan total ruas 75 km, tahap operasional dengan divestasi saham Rp 5,2 triliun. Bandar Udara Jenderal Soedirman Wirasaba Purbalingga, Angkasa Pura II, dalam tahap brownfielddengan divestasi saham atau debt Rp 525 miliar.

Kawasan Pariwisata Borobudur dengan luas area 309,5 Ha, dalam tahapan greenfield, dengan nominal Rp 22,3 triliun, dengan skema kerja sama strategis.

“Tentunya sebagai pengawasan program-program pemrintah, DPR mendorong agar ini dilakukan secara serius pengawasannya. karena seperti pendanaan tol Batang Semarang, kemudian beberapa penyertaan SMI," jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.(*)