Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengapresiasi PDI Perjuangan terkait jumlah dana kampanye yang dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Diketahui, PDI Perjuangan menjadi partai politik yang berani terbuka, transparan, dan berani diaudit mengenai jumlah dana kampanye sebesar Rp 105 miliar. 

Koordinator Nasional (Kornas) JPPR, Sunanto, mengatakan baru kali ini ada partai politik yang berani jujur membuka laporan awal dana kampanye (LADK) sebesar PDIP.

Di pemilu sebelumnya, menurut dia, laporan yang ada hanya seakan formalitas mengikuti aturan KPU semata.

"Kami apresiasi keberanian PDIP menyampaikan laporan dana awalnya. Dengan munculnya keberanian mengungkap adanya sebesar itu, keberanian PDIP untuk diaudit, menjadi langkah maju partai politik untuk mengungkapkan laporan dana kampanyenya," ujar Cak Nanto, sapaan akrabnya, melalui keterangan tertulis, Senin (24/9/2018). 

Cak Nanto juga menyebut laporan PDIP di atas Rp100 miliar itu adalah sesuai fakta di lapangan. Sebab memang kebutuhan pemilu pada aslinya sangat besar.

Biaya yang besar, disebutnya sebagai keniscayaan dalam proses kampanye pemilu. Apalagi proses kampanye 2019 akan memakan waktu lama.

"Setidaknya ada waktu 6-7 bulan sebelum pemilihan dilaksanakan. Selama waktu itu, parpol dan peserta pemilu pasti membutuhkan banyak biaya," kata dia. 

Sebaliknya, Cak Nanto mengatakan bahwa justru parpol yang melaporkan dana awal kampanye yang kecil, justru harus dicurigai. 

"Semakin kecil pelaporan, potensi manipulasinya makin besar. Artinya makin banyak aktivitas politik non-kampanyenya. Artinya kampanye dilakukan lewat orang lain dan sekoci," kata dia.

"Kalau misalnya dana kampanye cuma jutaan, dugaan saya manipulasi tinggi. Tak mungkin partai dan kandidat hanya punya segitu. Itu sangat mencurigakan. Karena partai sudah bergerak, calegnya banyak, tak mungkin tak melakukan aktivitas pemilu," imbuhnya.

Maka itu, bagi pihaknya, PDIP justru mampu menunjukkan kemajuan dalam transparansi dan kejujuran dalam aktivitas kampanyenya.

Walaupun demikian, ke depannya benar tidaknya isi laporan keuangan itu perlu dibuktikan lebih lanjut.