Nonton Film Pengkhianatan G30S PKI, Panglima TNI: Itu Hak Seluruh Warga Negara
Jelang tanggal 30 September, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa siapa saja boleh menonton film Pengkhianatan G 30 S PKI.
Penulis: Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan menonton merupakan hak setiap warga negara.
Hal itu ia katakan terkait jelang peringatan gerakan 30 September PKI.
"Menonton itu adalah hak seluruh warga negara," ujarnya di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2018).
Hari apa pun, dikatakan Hadi, bagi mereka yang ingin menyaksikan film tersebut dipersilakan.
"Karena itu adalah bagian dari sejarah bangsa, dimana ideologi komunis harus benar-benar kita tolak untuk tidak bisa masuk ke negeri Pancasila ini," ujarnya.
Baca: Anthony Ginting Hanya Butuh 37 Menit Kalahkan Lucas Corvee di Korea Open
Sebelumnya, Hadi mengatakan ideologi komunis membawa sejarah kelam bagu bangsa Indonesia
"Namun, sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, komunis tidak bisa hidup di negara Pancasila ini," ujarnya di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu
TNI, dikatakan Hadi, juga tetap akan mengantisipasi terkait potensi munculnya ideologi terlarang tersebut.
Dirinya pun mencontohkan, bagaimana aparat-aparat TNI teritorial mengecek pemberitaan tentang sejumlah pasukan membawa senjata AK 47 dan bendera yang menyerupai palu arit di sebuah daerah yang diduga membawa ideologi komunisme.
Baca: Jokowi Hormati Keputusan Din Syamsuddin Mundur dari Utusan Khusus Presiden
"Ternyata pas kita cek, itu adanya di negara tetangga kita di sebelah utara sana, di Laos," kata Hadi.
Saat berkunjung ke tempat tersebut pun, dirinya menghindar ketika hendak berfoto karena di kanan dan kirinya terpasang bendera palu arit.
"Komunis menjadi perhatian kita, menjadi bahaya laten dan telah melakukan hal yang terburuk kepada bangsa Indonesia, sehingga menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia dan kita tidak pernah lupa," pungkasnya.(*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.