TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Untuk memperkuat visi misi Jokowi-KH Maruf Amin di bidang kelautan dan kemaritiman, DPP PDI Perjuangan menggelar focus group discussion (FGD) demi menemukan pembumian lebih jauh dari visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas Jokowi.

Acara itu bertema "Akselerasi Industri 4.0 Berbasis Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia", dilaksanakan di kantor DPP PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/9/2-18).

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman Rokhmin Daruri.

Hadir sebagai pembicara, diantaranya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara. Sejumlah kepala daerah di wilayah pesisir dari PDI Perjuangan juga hadir sebagai peserta. Diantaranya walikota Baubau, bupati Pulau Buru, Bengkalis, Halmahera Barat, Rokan Hilir, dan Walikota Bandar Lampung.

Dalam pernyataannya mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dahulu dikenal sebagai bangsa maritim. Kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah menguasai lautan hingga bisa menguasai wilayah-wilayah di luar Indonesia masa kini.

Setelah 71 tahun merdeka, Jokowi muncul sebagai pemimpin yang menetapkan visi Poros Maritim Dunia yang masuk ke Nawacita.

Kini, jelang pilpres 2019, Jokowi berpasangan dengan KH Maruf Amin menyiapkan visi misi dalam Nawacita II. Karena PDI Perjuangan sebagai pilar pendukung paslon 01 itu, maka dirasa perlu menyampaikan gagasan-gagasan konkrit yang nanti terintegrasi dengan kebijakan pemerintahan.

"Karena itulah nanti FDG ini memberikan masukan kepada tim visi misi Jokowi terhadap agenda-agenda prioritas di bidang kelautan tersebut," kata Hasto Kristiyanto.

Dikatakannya, arah PDIP adalah mempertajam bagaimana ideologi Pancasila dibumikan melalui visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Sebab itu, para kepala daerah yang diusung PDIP diwajibkan bekerja mendukung program Poros Maritim Dunia.

"PDIP mengambil inisiatif kepala daerah di daerah pesisir diwajibkan untuk menjalankan upaya pemberdayaan nelayan melalui budidaya kelautan dan lainnya," tukas Hasto.

Sementara Rokhmin Dahuri menyatakan, bahwa melalui diskusi itu, pihaknya akan merumuskan program kerja nyata yang bisa dilakukan hingga Maret tahun depan. Tujuannya mem-back up dan mem-boosting program kemaritiman Jokowi-KH Maruf Amin.

Sejauh ini, kata Rokhmin, setidaknya sudah ada 11 poin yang sudah diinventarisasi sebagai hal yang harus dikerjakan di bidang kemaritiman.

Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan nelayan yang meliputi kemudahan perizinan usaha tangkap ikan‎: pembentukan koperasi nelayan untuk sarana produksi murah serta untuk pengolahan hingga pemasaran produk nelayan.

"Lalu memikirkan mata pencaharian nelayan ketika masa paceklik ikan, mengusahakan rumah dan perumahan berkualitas yang murah, dan memberikan ‎pendidikan, pelarihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas nelayan," ujar Rokhmin.