TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon tak setuju dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan Presiden Jokowi bagi-bagi sepeda di masa Kampanye Pemilu Presiden 2019.

Menurutnya, bagi-bagi sepeda bisa dikatakan adanya unsur politik uang, yang disebutnya sebagai politik sepeda.

Wakil Ketua DPR RI itu pun menyarankan Jokowi membagikan gantungan kunci yang harganya tak semahal sepeda.

"Menurut saya sepeda kan mahal tapi kalo sepeda-sepedaan, suvenir kecil itu mungkin engga apa-apa, gantungan kunci sepeda," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Baca: Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda, Rachmawati: Bukan Itu yang Dibutuhkan Masyarakat

Dia juga mempermasalahkan jika pembelian sepeda dibiayai oleh APBN, sudah seharusnya bagi-bagi tersebut dilarang.

Pasalnya, hal itu berpotensi terjadi conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Orang bisa melihatnya dia sebagai presiden sekaligus juga sebagai capres. Harusnya tidak bolehlah. Lagian mana ada sih di negara di seluruh dunia ada presidennya bagi-bagi sepeda," tutur Fadli.

Fadli kemudian memberi contoh saat Pilpres tahun 2009 ketika Presiden keenam sekaligus Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilarang membagi-bagikan bola.

"SBY Memberikan bola katanya harga bola lebih dari beberapa ratus ribu. Jadi menurut saya kalau sepeda kemahalan, gantungan kunci engga apa-apa," ucapnya.

Sebelumnya Jokowi kembali membagi-bagikan sepeda saat berkunjung ke Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Kamis, (27/9/9/2018).

Jokowi sebelumnya sempat vakum bagi-bagi sepeda karena sudah memasuki masa kampanye.

Jokowi kembali membagikan sepeda karena telah diperbolehkan oleh KPU.