TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya akan mengusulkan kenaikan anggaran bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Salah satu pertimbangannya yakni sebagian besar wilayah Indonesia berada di posisi yang rawan bencana.

"Saya rasa salah satu rekomendasi kita akan seperti itu. Karena kita harus menyadari bahwa bumi pertiwi ini dikelilingi daerah yang rawan bencana. Kalau kita lihat peta kerawanan bencana di republik ini hanya kalimantan yang boleh kita katakan bebas bencana," ujar Alex di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Senin, (1/10/2018).

Alex mengatakan BMKG harus bisa memanfaatkan teknologi mutakhir terkait bencana. Usulan anggaran salah satunya untuk memutakhirkan teknologi bencana yang dimiliki BMKG.

"Kita harus bisa memanfaatkan teknologi kekinian untuk bisa mengurangi korban-korban akibat bencana," katanya.

Alex mengatakan sudah saatnya Paradigama dalam mengahadapi bencana berubah. Dari yang awalnya fokus menanggulangi bencana menjadi tindakan preventif dalam menghadapi bencana. oleh karena anggaran yang dibutuhkan terkait bencana harus lebih besar dari yang ada sekarang ini.

"Memang kita menydari anggaran yang minim untuk BMKG. Itu yang saya katakan tadi Paradigma kita harus bergeser dari fokus menghadapi setelah bencana terjadi, lebih baik fokus ke teknologi untuk meminimalisir korban apabila bencana terjadi," katanya.

Peneliti tsunami dari Badan Pengakjian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengatakan bahwa saat ini sistem peringatan dini harus diperbaiki. Saat ini banyak alat peringatan dini seperti buoy yang hilang dan rusak dicuri warga.‎

Sehingga tsunami di Palu tidak bisa diprediksi ketinggiannya. "Manual itu dengan mengukur jejak tsunami yang ditinggalkan mulai dari jejak air di gedung, lalu sampah di pohon. Karena tsunami selalu meninggalkan jejak. Dari situ bisa diperkirakan ketinggiannya," katanya.