TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Etik Golkar Muhammad Hatta mengatakan, partainya tegas memberikan sanksi kepada siapapun kader yang tidak taat dan patuh pada hasil keputusan partai.

Baca: Ratna Sarumpaet Terdiam Ketika Ditanya Apakah Akan Keluar dari Tim Sukses Prabowo-Sandi

Sebagaimana diketahui, ada beberapa kader Partai Golkar yang tidak mengikuti garis yang ditetapkan oleh partai, dan memilih mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dengan menamakan dirinya Forum Caleg Golkar atau lebih dikenal dengan Go Prabu

"Penggunaan lambang, logo dan attribut Partai Golkar oleh Forum Caleg Golkar (Go Prabu-red) dimana forum tersebut bukan bagian dari Partai Golkar merupakan penyalahgunaan atribut partai," tegas Hatta, Rabu (3/10/2018).

Terkait pelanggaran tersebut, Majelis Etik memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk melakukan tindakan tegas berupa sanksi pemberhentian dan pemecatan kepada kader yang terlibat.

Tak hanya itu, majelis etik juga menyatakan tegas terhadap kadernya yang terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana terutama kasus korupsi.

Terkait kasus hukum, kata Hatta, majelis etik tidak seperti mahkamah partai yang baru bisa memvonis kader-kadernya setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kalau majelis etik tolak ukurnya yakni ada indikasi melakukan pelanggaran hukum.

"Kita sudah memvonis mereka, dan sudah merekomendasikan ke DPP nama-nama yang bermasalah itu agar diberhentikan dari segala aktivitas partai," Ujar Hatta saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/10).

Hatta menjelaskan, bahwa hanya partai Golkar satu-satunya partai yang memiliki Majelis Etik, lembaga ini, kata Hatta, dilahirkan karena Golkar serius melihat kondisi yang saat ini berubah, banyak tantangan terutama di internal partai, apalagi berhubungan dengan musibah-musibah partai terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi.

"Kita ini seperti Polisi atau KPK nya partai, kalau ada kader kita yang tersangkut korupsi, kita langsung rekomendasikan ke ketua umum untuk diberhentikan," jelasnya.

Hatta menegaskan, selama ini majelis etik sudah melakukan tindakan tegas dan cepat terhadap kader yang bermasalah dengan hukum, hanya saja pihaknya tidak ingin mengekspose masalah internal partai ke luar.

Terkait sejumlah nama kader Golkar yang jadi tersangka dan terdakwa kasus korupsi namun hingga kini belum dipecat dari keanggotaan partai, Hatta mengatakan bahwa terkait pemecatan itu kewenangan ketua umum dan DPP, bukan kewenangan majelis etik.

"Tugas kita kan merekomendasikan, kalau pemecatan itu kewenangan Ketum dan DPP, meskipun rekomendasi kita sifatnya final dan mengikat," pungkasnya.

Seperti diketahui, sejumlah kader partai Golkar terlibat skandal korupsi. Kader tersebut adalah Markus Nari yang sudah menjadi tersangka korupsi E-KTP, Fayakun Andriadi terdakwa korupsi Bakamla, dan Eni L Saragih tersangka korupsi PLTU Riau I. Setya Novanto yang juga mantan ketua umum partai Golkar yang sudah menjadi narapidana hingga saat ini belum diganti posisinya di DPR.