TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Swasembada beras yang diklaim Kementerian Pertanian dinilai patut dipertanyakan.

Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga terjadi pada beras kualitas premium, medium, dan rendah sepanjang periode September 2018. 

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution perlu melakukan evaluasi terhadap Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait produksi pangan di tanah air.

Belakangan, terjadi kenaikan harga pangan di pasaran. Di sisi lain, di berbagai pemberitaan, Mentan Amran menegaskan stabilnya harga pangan dan ketersediaan yang cukup, bahkan swasembada.

Pada evaluasi itu jelas Emrus, Menko Perekonomian harus mengecek validitas data produksi komoditas pangan yang dimiliki Kementan secara langsung.

Tak hanya melihat data di atas kertas saja, Menko Perekonomi bersama Mentan harus melakukan pengecekan data secara langsung di lapangan.

“Bila data ternyata berbeda, (produksi) lebih rendah dari dimiliki Mentan, Presiden harus mengambil tindakan tegas terhadap Mentan. Ini bisa berujung kepada reshuflle,” katanya kepada wartawan, Jumat (5/9/2018).

Emrus mengaku, meski kerap menegaskan kondisi swasembada beras, dari berbagai pemberitaan, Menteri Amran tak menyajikan data pangan secara riil.

“Saya tidak pernah melihat Mentan buka-bukaan produksi pangan. Logisnya, kalau produksi melimpah tidak mungkin impor,” imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengungkapkan, data proyeksi produksi dari Kementerian Pertanian(Kementan) selalu meleset. Ini menjadi ihwal polemik impor beras.

"(Data meleset) setiap tahun," ucap Darmin sembari terkekeh di kantornya, Rabu malam (19/9/2018).

Menko Darmin juga membeberkan bagaimana data yang meleset dari Kementan mempengaruhi pengambilan keputusan impor.

Ia mengatakan pasokan beras Bulog hanya sebanyak 903 ribu ton pada 15 Januari 2018, saat pemerintah pertama kali mengadakan rapat koordinasi. 

Jumlah itu sudah berkurang sebanyak 75 juta ton karena digunakan Bulog untuk operasi pasar.