Sementara itu, Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto menyoroti klaim swasembada dan kenaikan harga beras.

Seringnya Kementerian Pertanian membuat klaim swasembada terkait berbagai komoditas pertanian, dinilai menyesatkan.

Pasalnya, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, justru menyiratkan adanya kekurangan dari sisi produksi.

Jika terus dibiarkan, kekhawatiran membuat kebijakan dari data yang salah, sangat mungkin terjadi.

“Berbahaya untuk misleading kebijakan. Jadi kayak impor atau nggak impor. Terus kestabilan harganya juga jadi terganggu. Secara umum ini berbahaya,” tegas Eko.

Menurutnya, kaim swasembada berpotensi membuat terlena, sehingga kerap menghasilkan kebijakan yang tidak tepat.

Ia mencontohkan, Kementan menyatakan kebutuhan surplus, sehingga kebijakan impor tidak menjadi pilihan.

Namun di lapangan, produksi pangan yang tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri membuat harga meningkat.

Alhasil, kebijakan untuk 'memadamkan kebakaran' kerap jadi pilihan terpaksa. Padahal, suatu kebijakan harus dirancang sedemikian rupa dalam waktu yang cukup.

Mengenai polemik impor beras, Eko berpandangan, harusnya hal ini tidak perlu terjadi karena apa yang diputuskan di rakor harusnya dijalankan oleh seluruh kementerian terkait.

Mentan yang kerap bersuara berbeda, menunjukkan hal yang aneh, menurutnya.

“Saya sendiri sebenarnya nggak setuju sama adanya impor, tapi kalau sudah diputuskan ya harusnya dipenuhi,” tegasnya.

Terpisah, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman di kesempatan berbeda menyoroti, jumlah produksi beras secara nasional sejatinya tidak dapat dihitung secara pasti. Pasalnya, selain adanya perhitungan konversi dari gabah menjadi beras, terdapat sejumlah faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti kondisi cuaca.

"Menghitung beras itu susah, ditambah lagi ada faktor cuaca. Belum tentu per hektar bisa menghasilkan satu ton padi," ujarnya, saat dihubungi.