TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 10-11 Oktober 2018 besok di Pondok Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Ketua DPP LDII sekaligus Ketua Panitia Pengarah Rakernas, Prasetyo Sunaryo mengatakan bahwa Rakernas itu digelar dalam rangka menyampaikan aspirasi LDII sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di tengah kampanye pesta demokrasi tahun 2019 mendatang.

“Rakernas adalah gaya hidup ormas dalam membangun masyarakat dalam menjalankan aturan negara dan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), di mana masa kampanye bukan hanya masanya capres dan cawapres menyatakan program tapi juga saatnya masyarakat memberi aspirasi, karena rakyat yang rasakan langsung program pemerintah dalam lima tahun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Baca: Fakta-fakta Suami Bunuh Istri di Batam, Dari Perilaku Seks Menyimpang Hingga Narkoba

Prasetyo mengatakan LDII dan ormas lainnya menjadi agregator, penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam memberi solusi masalah yang ada.

“Jangan sampai masalah menjadi tercecer karena tidak disampaikan ke pemerintah, padahal rakyat yang langsung merasakan dan tahu masalah bangsa,” imbuhnya.

LDII melihat ada delapan bidang yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Yaitu masalah wawasan kebangsaan, prinsip dakwah dan akhlak bangsa, pendidikan karakter, pangan dan lingkungan hidup, ekonomi syariah, penembangan pengobatan herbal, pemanfaatn teknologi digital produktif, dan pemanfaatan energi baru terbarukan,” jelasnya.

LDII pun mengklaim kader-kadernya telah menjadi pelopor di bidang-bidang tersebut seperti pengubah lahan gambut menjadi lahan produktif untuk pertanian di Kalimantan Barat dan kader LDII yang memulai penggunaan pembangkit listrik tenaga surya di pesantren dan mikrohidro untuk pengolahan teh.

Sementara di bidang politik, Prasetyo mengatakan LDII mengajak elit politik mengkolaborasikan legitimasi kuantitatif dengan legitimasi etis.

Di mana proses legitimasi etis lewat konvensi partai politik melahirkan kader terbaik yang berarti partai harus didorong membuat sistem untuk melahirkan pemimpin untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Karena kalau hanya memikirkan legitimasi kuantitatif maka hanya mengacu pada electoral threshold yakni melihat kuantitas pemilih yang berpotensi melahirkan politik uang di samping keterkenalan tokoh yang bisa jadi muncul tanpa dari sistem partai politik,” pungkasnya.