PKS Sebut Batal Naiknya Harga Premium Picu Kekhawatiran, Golkar: Justru Masyarakat Tenang
Menurut juru bicara tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf tersebut, batal naiknya harga Premium membuat masyarakat tenang
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kordinator Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai keputusan pemerintah membatalkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sudah tepat.
Menurut juru bicara tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf tersebut, batal naiknya harga Premium membuat masyarakat tenang.
Baca: Rizal Ramli: Mas Jokowi Pembatalan Kenaikan Harga BBM Premium adalah Langkah yang Tepat
"Justru dengan tidak jadinya kenaikan harga BBM masyarakat menjadi semakin tenang dan jelas," ujar Ace, Kamis (11/10/2018).
Pembatalan naiknya harga premium membuat harga-harga stabil.
Ia menampik bila pembatalan kenaikan harga premium membuat masyarakat gamang dan khawatir seperti yang diungkapkan politikus PKS Suhud Alynudin.
"Dengan membuat pernyataan seperti itu (khawatir) justru ingin membuat masyarakat jadi resah. Mari kita sama-sama berusaha agar situasi ekonomi ini tetap kondusif," katanya.
Sebelumnya, Direktur Pencapresn PKS Suhud Alynudin menilai bahwa penundaan menaikan harga BBM membuat masyarakat khawatir.
Masyarakat akan terus dibayangi beban hidup yang semakin berat.
"Menciptakan kekhawatiran di masyarakat, karena bayangan kehidupan akan semakin berat; kenaikan BBM akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok yang lain," ujar Suhud saat dihubungi.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai bahwa dengan menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, pemerintah secara tidak langsung mengakui bahwa daya beli masyarakat Indonesia sedang menurun.
Baca: Jokowi Ajak Peserta IMF Wisata ke Indonesia
Padahal, selama ini pemerintah selalu menampik bahwa daya beli masyarakat Indonesia turun.
"Tapi bahwa itu diakui karena daya beli masyarakat yang menurun ini masalah baru, karena selama ini tidak pernah diakui daya beli masyarakat turun. Selama ini tidak pernah diakui bahwa masyarakat dalam problema ekonomi," kata Hidayat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (11/10/2018).