TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai bahwa dengan menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, pemerintah secara tidak langsung mengakui bahwa daya beli masyarakat Indonesia sedang menurun. Padahal selama ini pemerintah selalu menampik bahwa daya beli masyarakat Indonesia turun.

"Tapi bahwa itu diakui karena daya beli masyarakat yang menurun ini masalah baru, karena selama ini tidak pernah diakui daya beli masyarakat turun. Selama ini tidak pernah diakui bahwa masyarakat dalam problema ekonomi," kata Hidayat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (11/10/2018).

Selama ini pemerintah selalu membela diri bahwa ekonomi sedang melemah dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar. Padahal pelemahan tersebut telah menyebabkan daya beli beli masyarakat turun.

"Jadi menurut saya apakah ini yang membuat Pak Sekjen PDIP tidak menggunakan isu ekonomi dalam kompetisi kontestasi pilpres? Ini menjadi sangat jelas," katanya.

Hidayat meminta pemerintah segera memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Menguatkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya beli masyarakat. Bila tidak diselesaikan menurutnya, mau tidak mau, Jokowi akan menghadapi serangan isu ekonomi pada Pilpres 2019.

"Saya berharap memang segera diselesaikan, segera diatasi. Kalau tidak ya lagi-lagi di era kampanye terbuka, ini menjadi kampanye negatif untuk Pak Jokowi," katanya.