Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kenaikan Harga BBM

Mempertanyakan Komunikasi Pemerintah Dibalik Naik Dan Pembatalan Kenaikan Harga BBM

Alasan penundaan yang dimuat di berbagai media sangat sederhana, hanya karena ketidaksiapan Pertamina melaksanakannya.

Mempertanyakan Komunikasi Pemerintah Dibalik Naik Dan Pembatalan Kenaikan Harga BBM
Ist
Dr. Emrus Sihombing 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengumuman kenaikan dan mendadak penundaan harga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium menunjukkan, ada masalah koordinasi dan komunikasi antar-instasi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Hal itu dikritisi Pengamat Politik Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Jumat (12/10/2018).

Pekan ini di berbagai media memuat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium dari Rp 6.550 per liter menjadi menjadi Rp 7.000 per liter, dibatalkan. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, mengemukakan rencana kenaikan harga Premium di Jamali (Jawa, Madura dan Bali) ditunda.

Alasan penundaan yang dimuat di berbagai media sangat sederhana, hanya karena ketidaksiapan Pertamina melaksanakannya.

Ketidaksiapan Pertamina tersebut, menurut Emrus, bisa jadi memunculkan sejumlah pertanyaan lanjutan antara lain, Mengapa perusahaan sebesar Pertamina belum siap?

Bukankah Pertamina sudah dikelolah dengan sangat professional dengan dukungan dana yang sangat besar untuk mempekerjakan sumberdaya manusia yang handal. Sehingga mampu mengantisipasi dan mengelola kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi?

Apalagi, bukankah kenaikan harga Premium menambah pemasukan bagi Pertamina?

"Yang jelas, pengumuman kenaikan harga BBM dan kemudian penundaan, menunjukkan bahwa ada masalah koordinasi dan komunikasi antar instasi pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut khususnya, dan sekaligus menunjukkan bahwa manajemen komunikasi belum dikelola secara professional umumnya. Akibatnya, pengelolaan komunikasi pemerintah berjalan parsial, tanpa model," ujar Emrus.

Oleh karena itu, kata dia, permasalahan ini harus digali dan diurai secara terang benderang di internal sesama instansi pemerintah untuk menemukan solusi dan merumuskan pemodelan proses komunikasi pemerintah.

Ini penting tak lain agar tidak terulang lagi ke depan yang terkait dengan permasalahan koordinasi dan komunikasi antar instasi pemerintah, utamanya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kenaikan Harga BBM

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas