TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Jepang menyampaikan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Bantuan Pemerintah Jepang diawali dengan pemberian technical assistance penyusunan rencana induk (masterplan) rehabilitasi dan rekonstruksi Palu.

Komitmen tersebut dikemukakan dalam pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka pada Jumat (12/10/2018) sore, di sela-sela rangkaian acara pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WBG Annual Meetings) Tahun 2018 di Nusa Dua, Bali.

Komitmen itu disampaikan pemerintah Jepang, meningat tingginya risiko bencana gempa di Indonesia yang berada di cincin api Pasifik juga dialami oleh Jepang.

"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar rebuild. Karenanya diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru berdasarkan masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menteri Basuki, dalam keterangan pers.

Penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana untuk tahap tanggap darurat akan dibuatkan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya hancur seperti yang terjadi di Petobo dan Balaroa.

"Kita akan buat Huntara karena sebagian rumah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi seperti di Balaroa dan Petobo, sehingga diperlukan relokasi. Kita susun Masterplan untuk pembangunannya. Masterplan inilah yang akan didukung oleh JICA,” ujar Menteri Basuki.

Menurut rencana, tim teknis dari JICA rencananya akan tiba hari ini, Sabtu (13/10) dan akan bergabung dengan tim Indonesia yang dikoordinir oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Setelah melakukan survei di Sulawesi Tengah, tim tersebut akan merumuskan Masterplan untuk membangun Palu yang lebih tangguh.