TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Badan Amil Zakat (BAZNAS) mengoptimalkan kemitraan internasional untuk merealisasikan program-program pengentasan kemiskinan.

“Urgensi zakat dan pelaksanaan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) semakin strategis sebagai solusi pemberdayaan kaum dhuafa,” ujar Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, saat menyampaikan paparan bertema "Arah Perjuangan BAZNAS" pada kegiatan Rakernas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kalsel, Rabu (17/10/2018).

Hal itu dikemukakan mantan Menteri Keuangan ini, terkait peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional yang jatuh setiap tanggal 17 Oktober.

“BAZNAS sudah menjadi mitra PBB melalui UNDP untuk pengembangan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut SDGs. Kami bersama-sama meluncurkan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berbasis dana zakat untuk masyarakat miskin di Jambi yang diresmikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak Bambang Brodjonegoro,” ujar Bambang.

BAZNAS, lanjut dia, semakin memantapkan reputasi global melalui peningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga dunia seperti Islamic Development Bank (IDB), lembaga PBB yang mengurusi pengungsi Palestina UNRWA, JHCO Yordania, Qatar Charity dan sebagainya.

“Sebagai Ketua BAZNAS, kami juga dipercaya dan terpilih menjadi Sekjen World Zakat Forum atau WZF yang pada awal Desember ini akan menggelar konferensi di Melaka, Malaysia,” ucap mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) ini.

BAZNAS pernah diundang dua kali ke Kantor UNDP di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) dan telah menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk pendirian Laboratorium Innovative Financing for SDGs di Jakarta pada 17 November 2017.

Penandatangani naskah LoI oleh Direktur Wilayah UNDP Indonesia, Christophe Bauhet itu, disaksikan Asisten Sekjen PBB yang juga Direktur Regional Asia Pasifik UNDP, Haoliang Xu.

LoI terkait kerja sama membangun Laboratorium Finansial dan Pendanaan Inovatif Islam untuk SDGs atau Islamic Innovative Funding and Financing Lab for SDGs.

Menurut Bambang, implementasi LoI akan dilaksanakan oleh komite yang akan ditunjuk kedua belah pihak yang mewakili masing-masing organisasi.

Pembiayaan inovatif untuk SDGs berasal dari dana zakat dan wakaf umat Islam Indonesia yang dikumpulkan melalui mekanisme penyiapan yang tepat oleh kedua belah pihak.

"Ini tentu disesuaikan dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," ujar dia.

Ia menyampaikan, Laboratorium Innovative Financing for SDGs akan melakukan penelitian, survei dan studi yang berkaitan dengan pendanaan inovatif untuk SDGs.

Kegiatan ini akan dibiayai berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Bambang menambahkan, ini merupakan kesempatan bagi BAZNAS untuk mewujudkan visi menjadi lembaga pengelola zakat terbaik di dunia yang dirintis melalui program-program SDGs.
Sehingga PBB memberikan dukungan terhadap pembangunan lab pembiayaan inovatif yang diluncurkan BAZNAS dan UNDP Indonesia.

"Karena BAZNAS dianggap memiliki manajemen keuangan Islam yang baik dan alhamdulillah meraih penghargaan prestisius Global Islamic Finance Award (GIFA) 2018 di Sarajevo, Bosnia," ujar dia.

Untuk mengentaskan kemiskinan, Bambang menekankan urgensi kemitraan di semua sektor, termasuk faktor pemerintah dan nonpemerintah di tingkat nasional dan daerah guna mendukung implementasi agenda SDGs.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 10,12 persen pada September 2017.

Tercatat, jumlah penduduk miskin turun 1,19 juta jiwa dari Maret ke September 2017. Data BPS menyebutkan, masih terdapat 26,58 juta penduduk miskin pada September tahun lalu.

Sebagai informasi, setiap 17 Oktober diperingati sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia yang diakui PBB pada 1992. Pertama kali peringatan ini digelar di Paris, Prancis pada 1987.

Ketika itu 100 ribu orang berkumpul di Human Rights and Liberties Plaza di Trocadero untuk menghormati korban kelaparan, kemiskinan, kekerasan, dan ancaman.
Mereka menyatakan kemiskinan adalah kekerasan terhadap hak asasi manusia. Sehingga mereka menuntut agar masyarakat di seluruh dunia menghormati hak tersebut.

Setelah itu, Majelis Umum PBB mendeklarasikan 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia.

Masyarakat dunia pun merayakan peringatan tersebut dengan berbagai acara. Panggilan untuk even ini dibuat Joseph Wresinski, pendiri pergerakan internasional bergengsi ATD Fourth World. (*)