TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu RI membuka peluang memanggil dan meminta keterangan pihak terkait untuk menangani dugaan pelanggaran kampanye berupa penayangan iklan kampanye di media massa yang dilakukan di luar jadwal.

"Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini,"ujar anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifudin, kepada wartawan, Jumat (19/10/2018).

Pada Senin (22/10/2018), Bawaslu RI akan meminta keterangan dari divisi iklan dan bisnis dari koran Media Indonesia.

Baca: Bawaslu Proses Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye

Upaya ini dilakukan, karena di harian nasional itu dipasang foto pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada Rabu (17/10/2018).

Ini dianggap sebagai pelanggaran mencuri start iklan kampanye di media massa untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Selain di koran Media Indonesia, muncul juga penayangan iklan kampanye serupa di Koran Sindo, pada Kamis kemarin.

"Mereka (Media Indonesia,-red) ingin dijadwalkan hari Senin jam 2. Kalau yang Sindo belum ada jadwal,"kata dia.

Setelah meminta keterangan dari pihak pemasang iklan, dia berharap, mendapatkan informasi tambahan.

Sehingga, dapat menentukan arah selanjutnya untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Belum, masih ditelusuri di kami, baru kemudian setelah kami mendapatkan informasi tambahan usai kami datangi medianya. Kami, bisa menentukan arah siapa yang diminta konfirmasi, informasi apa yang belum jelas," tuturnya.

Untuk menangani temuan ini, pihaknya hanya diberikan waktu selama 14 hari. Lalu, setelah diketahui unsur pelanggaran, maka akan dilimpahkan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)