TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Beberapa hari lalu, Ombudsman RI bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Sulteng. Merespon itu, JK merasa pembentukan BRR belum diperlukan.

Diungkap JK, nantinya akan dibuat Satgas atau miniatur dari BRR yang akan dipimpin oleh seorang eselon satu atau selevel dirjen yang akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini berbeda dengan tsunami di Aceh beberapa tahun silam, dimana pemerintahan saat itu membentuk BRR yang pimpinannya selevel menteri.

Menyikapi itu, Ombudsman akan melakukan pendalaman apakah pembentukan Satgas yang rencananya dipimpin seorang Dirjen itu benar-benar maksimal memulihkan Palu, Sigi dan Donggala.

"Ombudsman akan melakukan pendalaman sistemik review untuk mengetahui apakah dengan size hanya dipimpin satu orang eselon satu, sudah cukup menjalankan fase yang lebih dari tanggap darurat,"terang anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih saat diskusi bertema : Menata Ulang Sulteng, Sabtu (20/10/2018) di Menteng, Jakarta Pusat.

Baca: Jokowi Masuk Daftar 50 Muslim Berpengaruh, PSI: Ini Bantahan terhadap Persepsi Jokowi Anti-Islam

"Terlebih menurut Pak JK dibutuhkankan waktu kemungkinan dua tahun. Perlu juga koordinasi lintas sektor, makanya‎ kami akan lihat kapabilitas institusi itu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi catatan tiap kali ada bencana bagaimana untuk menangani," ‎tambahnya.

Tidak hanya itu, Ombudsman, menurut Ahmad Alamsyah juga akan melihat sistem pembiayaan untuk penanganan bencana. Karena setiap kali terjadi bencana, pemerintah baru memikirkan sumber pembiayaan.

"Karena situasinya khusus, dibutuhkan pula penanganan khusus. ‎Kita tahu Sulteng kaya sumber daya alam, sumber daya alam yang diambil dari sana jadi penerimaan pemerintah. Apa tidak boleh secara otomatis dialokasikan juga untuk suport ini," ujarnya.