Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, penengakan hukum dan HAM pada era 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK mengalami progress.

Salah satunya dengan terbukanya akses keluarga korban ke Istana dan melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam, Jaksa Agung, Komnas HAM.

Baca: Usulan Debat di Kampus, Moeldoko: Kami Sesuaikan Dengan KPU

"Pemerintah telah membuka akses seluas-luasnya kepada semua pihak, termasuk keluarga korban, di antaranya Istana membuka pintu kepada keluarga yang melakukan Kamisan," kata Moeldoko yang ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Meski demikian, ujar mantan Kepala Staf TNI AD itu, tak mudah bagi pemerintah untuk bisa membongkar persoalan-persoalan di masa lalu.

"Tujuannya adalah untuk mencari bagaimana sebenarnya persoalan masa lalu yang cukup rumit dan segera diselesaikan dengan cara-cara prioritas. Jadi sebenarnya ada progressnya," jelas dia.

Ia mengatakan, pemerintah telah menawarkan pendekatan secara yuridis dan non-yuridis, namun pemerintah belum menemukan formula yang pas dalam penyelesaian kasus penengakan hukum dan HAM.

"Jadi, ini memang proses. Tidak bisa persoalan masa lalu yang begitu rumit bisa diselesaikan dalam tempo cepat. Ini mesti perlu ada kesabaran dari semua pihak. Bukan berarti pemerintah tidak berbuat. Sudah melakukan sesuatu," ucap dia.

Baca: Sandiaga Serukan Resolusi Jihad Ekonomi Setelag Blusukan ke Pasar dan Melihat Harga 9 Pokok Mahal

Diketahui, pada 20 Oktober 2018 lalu, pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla telah memasuki masa 4 tahun memimpin Indonesia.

Sejumlah pihak dari oposisi menilai capaian Jokowi-JK bisa dikatakan berhasil dalam bidang infrastruktur, pembangunan, maupun ekonomi. Sementara koalisi, menyoroti tak banyak penengakan hukum dan HAM yang ditegakan era Jokowi-JK.