Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Selama Jokowi Berkuasa, Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar Capai Rp 35 T

Program Indonesia pintar dimulai tahun 2015 sampai bulan Agustus 2018 telah disalurkan dana seluruhnya sebesar Rp 35.740.676.660.000

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Fajar Anjungroso
zoom-in Selama Jokowi Berkuasa, Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar Capai Rp 35 T
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Paparan 4 tahun kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla: Membangun manusia Indonesia, menuju negara maju oleh Para Menteri Kabinet Kerja di FMB9, Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan dalam kurun waktu 4 tahun pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla (JK) telah menyalurkan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) mencapai Rp 35 triliun.

"Program Indonesia pintar dimulai tahun 2015 sampai bulan Agustus 2018 telah disalurkan dana seluruhnya sebesar Rp 35.740.676.660.000," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy saat mempresentasikan pencapaian 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK.di Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018).

Menurut Muhadjir, 70 persen dari KIP sudah bisa digunakan secara cashless.

Sementara untuk revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pemerintah membuat 560 technopark, 239 SMK Kemaritiman, 279 SMK Pertanian, dan 136 SMK Pariwisata.

Sedangkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), ada 6,2 juta peserta di tahun 2018.

Angka itu disebut Muhadjir berjumlah 78 persen dan meningkat 76 persen sejak tahun 2015.

Baca: Perhatikan Kevin Sanjaya, Pebulu Tangkis Cantik Thailand Diperingatkan Netizen

Berita Rekomendasi

"UNBK merupakan upaya peningkatan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan UN. Sejak tahun 2015, pelaksanaan UNBK telah meningkat dari 2 persen menjadi 78 persen pada 2018," bebernya.

Selain itu, pemberantasan buta aksara juga menjadi fokus dari Kemdikbud pada 4 tahun pemerintahan Jokowi -JK.

Jumlah buta aksara berkurang dari 3,56 persen (2015) menjadi 2,07 persen (2017).

"Upaya pemberantasan buka aksara antara lain mendukung aktivitas pegiat literasi, donasi buku gratis yang didukung pengiriman buku gratis oleh PT Pos, menggerakkan kelompok belajar di setiap desa dan membantu dan mengembangkan taman bacaan masyarakat," pungkas Muhadjir.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas