TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditangkapnya banyak kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat publik mempertanyakan penyebabnya.

Bahkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sempat menyinggung komitmen partai partai lama untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Ahli Hukum Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono, menjelaskan partai politik harus mulai mengurangi kegemarannya mencalonkan dinasti politik untuk bisa mengurangi korupsi.

Hal itu dianggapnya akan melanjutkan atau melindungi Kepala Daerah sebelumnya yang notabene adalah keluarga dari para calon.

"Partai politik harus mengurangi mencalonkan gubernur-gubernur populer tanpa rekam jejak integritas dan kapasitas. Partai politik ini kan hobi banget ini orang populer diangkat tapi gak dilihat integritas dan kapasitasnya," jelasnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).

Baca: Golkar Klaim Tidak Gunakan Mahar Politik untuk Calon Kepala Daerah

Akibatnya, Bayu menilai calon yang akhirnya terpilih malah tidak mengerti tugasnya sebagai kepala daerah.

"Saat menjabat tidak memahami tugas fungsi sebagai Kepala Daerah, cenderung kemudian menyalahgunakan wewenang," ujarnya.

Baca: Tas Hitam Jokowi saat Datang ke Rumah Gus Dur Sempat Jadi Sorotan, Yenny Wahid Akhirnya Buka Suara

Ia menilai partai politik juga harus berani menolak melakukan politik uang untuk mengurangi kecenderungan korupsi pada kepala daerah.

"Partai politik ini kan seringkali menghalalkan segala cara agar calon itu menang dalam Pilkada. Termasuk praktik money politic," jelasnya.

Baca: Ini Alasan Direktur PT Persib Bandung Undur Diri dari Jabatan Komisaris PT Liga Indonesia Baru

Bayu menegaskan, partai politik harus membenahi diri agar bisa menampilkan calon yang memang berintegritas dan berkapasitas.

"Partai politik harus berbenah, bagaimana kemudian figur-figur yang ditampilkan adalah figur-figur yang bisa mendapatkan suara elektoral tanpa harus berbiaya mahal," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, bicara tentang 'dosa-dosa' partai yang sudah lama berdiri tapi masih menjadi 'kebiasaan'.

Setidaknya ada dua 'dosa' partai lama yang disebutkan Tsamara.

Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi.

Kedua, soal proses rekrutmen partai lama tak jauh dari kata 'mahar politik'.

"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan," kata Tsamara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/10/2018) lalu.