Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 15 lokasi dalam proses penyidikan kasus suap Bupati Cirebon terkait kegiatan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon dan penerimaan hadiah lainnya.

"Penyidik telah melakukan penggeledahan di 15 lokasi sejak Jumat (26/10/2018) sampai Minggu (28/10/2018)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra (SUN) dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto (GAR).

Baca: Membawa 178 Penumpang, Basarnas Pastikan Pesawat Lion Air JT 610 Jatuh di Perairan Karawang

Febri menjabarkan, pada Jumat (26/10/2018) dilakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni kantor dinas Bupati Cirebon dan Sekda Kabupaten Cirebon, rumah dinas bupati, rumah pribadi bupati, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas Bina Marga, dan kantor Badan Pelayanan dan Perizinan.

"Kegiatan berlangsung sejak pukul 13.00 WIB sampai Sabtu (27/10/2018) dini hari," kata Febri.

Dari lokasi penggeledahan itu, lanjut Febri, disita sejumlah dokumen-dokumen terkait administrasi kepegawaian, dokumen proyek, dan uang tunai Rp 57 juta serta bukti transaksi bank.

Selanjutnya pada Sabtu (27/10/2018), juga dilakukan penggeledahan di enam lokasi, yaitu rumah Sekda, rumah ajudan Bupati, dan rumah sejumlah kepala dinas.

"Disita dokumen-dokumen terkait kepegawaian dan proyek," ujar Febri.

Kemudian pada Minggu (28/10/2018), penyidik KPK menggeledah rumah dinas Bupati, rumah mertua bupati, dan rumah anak Bupati

"Disita tiga unit mobil, yaitu Honda HRV, Mitsubishi Pajero, dan Honda Jazz, barang bukti elektronik, uang dalam pecahan rupiah, dolar AS, dan riyal dengan jumlah sekitar Rp 400 juta," kata Febri.

Dalam kegiatan tangkap tangan dalam kasus tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang rupiah sebesar total Rp 385.965.000 dengan rincian Rp 116 juta dan Rp 269.965.000 dalam pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah.

Selanjutnya, bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp 6.425.000.000.

"Diduga pemberian oleh GAR kepada SUN melalui ajudan Bupati sebesar Rp100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Diduga Sunjaya sebagai Bupati juga menerima pemberian Iainnya secara tunai dari pejabat-pelabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi Bupati.

"Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III," tutur Alexander.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, lanjut Alexander, diduga Sunjaya juga menerima feee total senilai Rp 6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Bupati.

"Yang digunakan sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018," katanya.

Untuk diketahui, Sunjaya merupakan petahana yang memenangi Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 lalu.

KPK juga mengindentifkasi uang suap yang diterima oleh Sunjaya untuk kepentingkan Pilkada.