Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (BKSAP DPR-RI) melaksanakan dialog interaktif bersama civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pelita Harapan (UPH) di kampus Lippo Karawaci Tangerang, Banten, Selasa (30/10). Acara yang bertema “BKSAP DPR RI Dan Peran Strategis Diplomasi Parlemen Indonesia” tersebut diselenggarakan dalam rangka BKSAP Day.

Pada acara tersebut Delegasi DPR RI dipimpin Juliari P. Batubara selaku Wakil Ketua BKSAP beserta para anggota Delegasi terdiri Bara Hasibuan, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Dwi Aroem Hadiatie. Hadir pula dalam acara BKSAP Day, Rektor Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.

BKSAP Day merupakan acara rutin yang diselenggarakan di Universitas-universitas di Indonesia dengan tujuan memperkenalkan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang berperan sebagai penjuru (vocal point) diplomasi Parlemen.

Pada kesempatan tersebut Juliari P. Batubara menjelaskan bahwa, diplomasi parlemen lahir seiring perkembangan jaman dan munculnya beragam tantangan bagi keutuhan sebuah negara-bangsa, di tengah dinamika isu-isu global yang semakin kompleks. Diplomasi parlemen juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari instrumen soft power dari sebuah negara.

Lebih lanjut, Juliari mengatakan bahwa sebagai penjuru dari diplomasi Parlemen di DPR RI, BKSAP diberikan mandat sesuai dengan UU MD3 yang menegaskan fungsi DPR dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri, sekaligus juga dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja politik luar negeri pemerintah.

Menurutnya, Diplomasi parlemen sebetulnya bukanlah hal baru dalam kajian Hubungan Internasional. Uni Eropa sudah memiliki Parlemen Eropa yang aktif menjalankan diplomasi parlemen melalui komisi-komisi khususnya. Disamping itu, Diplomasi parlemen juga dapat memberikan manfaat sebagai sarana aspirasi beragam pandangan ketika perwakilan pemerintah kesulitan untuk menyampaikan. Ini karena karakter parlemen di negara demokrasi yang lebih lentur dan tidak terlalu terikat protokoler kenegaraan. Sehingga diplomasi bisa dilakukan dengan lebih terbuka.

Misalnya pada isu yang sensitif antara Indonesia dengan negara sahabat, dimana ketika ada hal-hal yang tidak mungkin disampaikan secara vulgar oleh Eksekutif, maka DPR bisa melakukan diplomasi dengan melobi counterpart-nya di negara tersebut dengan gaya parlemen yang lebih lentur.

Dwi Aroem Hadiatie menambahkan bahwa kerja Diplomasi Parlemen juga efektif dalam hal menguatkan upaya pemerintah menyikapi isu-isu global yang strategis menyangkut rakyat, seperti keterlibatan perempuan dalam politik yang merupakan salah satu pondasi demokrasi Indonesia.

Sementara itu Agustina Wilujeng membagi pengalamannya bertugas sebagai anggota BKSAP DPR RI dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada petani, dan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri di sidang World Trade Organization (WTO).

Sedangkan Bara Hasibuan mengelaborasi bahwa pentingnya peran Parlemen dalam melakukan diplomasi adalah salah satunya sebagai penyeimbang demokrasi. Dirinya juga menekankan, bahwa Parlemen sebagai representasi politik dari civil society mengisi celah-celah kebuntuan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah, terutama dalam kerangka negara demokrasi.

Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab antara Delegasi DPR RI dengan Mahasiswa UPH. Di akhir acara Juliari Batubara selaku Wakil Ketua BKSAP memberikan motivasi kepada para mahasiswa; Bahwa perjuangan mencapai kepentingan nasional Indonesia melalui diplomasi bilateral, regional maupun multilateral, menunggu kontribusi nyata generasi muda Indonesia. (*)