TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengungkapkan hingga Oktober 2018, terdapat 389 kota dan kabupaten layak anak.

Ia menargetkan angka ini bertambah menjadi 514 di masa akhir jabatannya pada 2019.

"Di Indonesia belum ada provinsi layak anak. Ruang perlindungan anak sudah berkembang menjadi 389 kabupaten dan layak anak, dengan 24 indikator yang harus dikejar. Target ke depan di 2019 sudah mencapai 514 kabupaten kota," kata Yohana dalam paparan capaian Kementerian PPPA di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Menteri yang akrab disapa Mama Yo itu mengatakan pemerintah ingin Indonesia Layak Anak di 2030. "Indonesia layak anak berarti tak ada kekerasan lagi, tumbuh kembang anak terjamin," ucapnya.

Menteri Yohana mengatakan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan, masyarakat sudah semakin sadar pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Ia juga mengimbau masyarakat agar menerapkan prinsip '3 ENDS', meliputi akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.

"Hingga April 2018, ada 263 tempat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tersebar di 34 provinsi 390 kab/kota. Kita mengajak semua, media bisa melapor, semua orang bisa melapor kekerasan yang terjadi," tuturnya.