TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI Adhy Karyono menerima penghargaan TOP 10 Inaga (Inovasi Administrasi Negara) Award 2018, di Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Kepala Biro Perencanaan mengusung karya inovasi berjudul Integrasi Sistem Informasi Manajemen Bencana Bidang Perlindungan Sosial Berbasis GIS.

"Melalui inovasi tersebut seluruh sistem layanan, sumber daya, maupun sistem informasi kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tersaji dalam satu aplikasi," tutur Adhy usai menerima penghargaan.

Dengan integrasi layanan, lanjutnya bisa mempercepat pimpinan melakukan proses analisis kebutuhan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto dalam acara Forum Replikasi Inovasi 2018 di Gedung Makarti Bhakti Nagari PPLPN LAN RI Jakarta.

Baca: Kementerian Sosial Awasi Lembaga yang Galang Dana Sumbangan Bencana

"Acara ini dihelat sebagai bentuk apresiasiasi dari LAN RI kepada para pemimpin yang berkontribusi pada perubahan dalam manajemen pelayanan publik," ujar Adi.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi komitmen inovasi oleh seluruh penerima penghargaan.

Penerima TOP 10 lainnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Kediri, Sekretaris Kabinet, Pemerintah Kabupaten Berau, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi NTT.

"Pemilihan ini didasarkan seleksi dan penilaian juri dari seluruh peserta yang berasal dari alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Pim) I dan II tahun 2015 -2017 dengan mempertimbangkan ide dan manfaat inovasi serta implementasinya bagi layanan publik di lingkungan instansi masing-masing," papar Adi.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada 26 bupati/wali kota atas komitmen yang tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberdayaan ekonomi lokal.